PARADAPOS.COM - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy, mendesak pemerintah untuk menunda dan mengkaji ulang rencana regulasi pembatasan kadar TAR dan nikotin pada rokok. Desakan ini muncul setelah Fraksi PDIP menerima aspirasi dari DPRD Kabupaten Temanggung yang menyuarakan keresahan para petani tembakau. Menurut Sofwan, kebijakan tersebut sudah mulai berdampak pada penurunan serapan hasil panen tembakau oleh pabrik rokok, sehingga berpotensi mengancam mata pencaharian petani. Permintaan ini disampaikan secara langsung kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Kementerian Kesehatan pada Senin, 20 Juli 2026.
Aspirasi dari Bawah: Suara Petani di Temanggung
Proses penyusunan regulasi ini ternyata memicu gelombang kekhawatiran yang cukup luas di daerah penghasil tembakau. Sofwan mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan jajaran DPRD Kabupaten Temanggung menjadi titik awal munculnya desakan ini. Yang menarik, kekhawatiran tersebut tidak hanya dirasakan oleh satu golongan saja, melainkan lintas fraksi di parlemen daerah.
“Setelah menjelaskan penjelasan daripada teman-teman DPRD dari Kabupaten Temanggung, yang notabene lintas fraksi, ini menandakan bahwa keresahan ini adalah keresahan bersama, bukan keresahan sekelompok masyarakat tertentu,” ujar Sofwan dalam keterangannya.
Ia menambahkan, para legislator di Temanggung melaporkan bahwa pabrik rokok mulai menolak produk tembakau dari petani setempat. Penolakan ini dinilai sebagai dampak langsung dari kekhawatiran industri terhadap rencana pembatasan tersebut. Akibatnya, banyak petani yang mulai kehilangan kepastian akan hasil panen mereka.
“Kami meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang atau menunda dulu rencana pembatasan TAR dan nikotin,” ungkap dia.
Pertimbangan Ekonomi di Tengah Ketidakpastian
Dalam situasi ekonomi yang masih penuh tantangan, Sofwan menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam mengambil keputusan. Ia menilai, setiap kebijakan yang berpotensi memutus mata rantai ekonomi masyarakat harus dikaji secara mendalam. Bukan hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga dari dampak sosial dan ekonominya.
“Kami memohon kepada pemerintah baik itu Kemenko PMK ataupun Kementerian Kesehatan, tunda dulu dan kaji ulang kebijakan ini,” tegasnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan VI Jawa Tengah itu berharap agar aspirasi ini tidak berhenti di meja fraksi. Ia mendorong komisi terkait di DPR untuk segera mengeskalasi persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga ada tindak lanjut nyata dari pihak eksekutif.
Latar Belakang Kebijakan yang Kontroversial
Sebelumnya, pemerintah memang tengah menyusun rancangan regulasi yang bertujuan membatasi kadar nikotin dan tar pada produk rokok tembakau. Kebijakan ini digadang-gadang sebagai salah satu upaya strategis untuk menekan angka prevalensi perokok di Indonesia yang masih tergolong tinggi. Namun, di sisi lain, langkah ini memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan hidup pada industri tembakau.
Suasana di ruang pertemuan saat penyampaian aspirasi terasa cukup serius. Para wakil rakyat dari Temanggung datang dengan membawa data dan keluhan langsung dari petani di lapangan. Mereka berharap agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan yang bisa berdampak sistemik terhadap perekonomian daerah.
Editor: Rico Ananda
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
MG S5 EV Hadir sebagai SUV Listrik Keluarga dengan Fitur Antimabuk Perjalanan
BPBD Kotim Kaji Kenaikan Status Karhutla Jadi Tanggap Darurat, Tunggu Data Kualitas Udara
Revitalisasi Saluran Air Sepanjang 403 Meter di Duren Sawit Mulai Dikerjakan, Target Rampung Akhir September
Polisi: Laporan Hotman Paris soal Dugaan Penggelapan Rp3,29 Miliar oleh Rocky Napitupulu Terhenti karena Tersangka Meninggal