PARADAPOS.COM - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan pemetaan titik-titik rawan korupsi di seluruh daerah di Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penguatan sistem pencegahan yang dilakukan secara kolaboratif bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan data dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, terdapat sepuluh area utama yang menjadi celah potensial terjadinya praktik korupsi di tingkat pemerintah daerah.
Sepuluh Area Rawan yang Terpetakan
Pemetaan yang dilakukan oleh Itjen Kemendagri mencakup spektrum yang luas dari siklus pemerintahan daerah. Area-area tersebut meliputi tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pelaksanaan kegiatan, hingga proses pembayaran. Tak hanya itu, area lain yang juga masuk dalam daftar rawan adalah manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), perizinan, pengelolaan pendapatan daerah, serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Lebih lanjut, sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta penyaluran hibah dan bantuan sosial (bansos) juga menjadi sorotan utama. Dari hasil pemetaan ini, Tito menyoroti masih adanya praktik-praktik klasik yang terus berulang. Misalnya, program titipan dan pokok pikiran (pokir) yang tidak selaras dengan kebutuhan riil daerah pada tahap perencanaan, praktik markup di sisi penganggaran, pengaturan pemenang lelang dalam pengadaan barang dan jasa, hingga penerima bansos yang tidak valid.
"Titik-titik rawan utama korupsi sudah terpetakan dengan jelas. Oleh karena itu, ada delapan area pencegahan korupsi yang menjadi fokus utama kita," terang Tito dalam keterangan pers, Jumat (24/7/2026).
Kolaborasi dan Langkah Konkret di Lapangan
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam sebuah konferensi pers bersama Ketua KPK, Setyo Budiyanto, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor Kemendagri, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Tito memastikan bahwa jajarannya telah bergerak dengan berbagai inisiatif untuk mempersempit celah korupsi.
Salah satu langkah yang telah dijalankan adalah pelaksanaan retret bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah pasca-dilantik. Retret ini tidak hanya membahas wawasan kebangsaan, tetapi juga secara spesifik memuat materi tentang pencegahan korupsi. Selain itu, Kemendagri bersama KPK telah mengembangkan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP). Di sisi internal, mereka juga mengoperasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang memungkinkan pengawasan keuangan daerah secara digital, mulai dari penyusunan hingga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kemendagri juga tidak bekerja sendiri. Mereka melibatkan Ombudsman dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melalui program 'BerAKHLAK'. Semua ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan.
"Dengan keseriusan dari Kemendagri, pemerintah pusat, atas perintah Bapak Presiden Bapak Prabowo bersama KPK berkolaborasi untuk mencegah semaksimal mungkin ya. Ini menjadi warning bagi teman-teman di daerah karena semua sudah terpetakan masalah-masalahnya, masalah-masalahnya klasik-klasik semua yang seperti itu tidak akan terlalu sulit untuk mengungkapnya," ungkap Tito.
Peringatan dari Data Integritas
Sementara itu, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, memberikan perspektif lain yang tak kalah penting. Ia mengungkapkan adanya pola yang konsisten antara rendahnya skor integritas dengan tingginya kasus korupsi di suatu daerah. Menurutnya, kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) umumnya berasal dari wilayah yang memiliki skor MCP dan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang rendah atau rentan.
"Skor ini bukan sekadar angka, melainkan indikasi masih adanya perilaku koruptif atau penyalahgunaan wewenang," terang Setyo.
Oleh karena itu, Setyo mengapresiasi langkah Kemendagri yang tidak hanya berhenti pada data dan sistem, tetapi juga turun langsung ke lapangan. Ia mencontohkan kegiatan gabungan yang sebelumnya dilakukan oleh KPK bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, di Papua. Dalam kegiatan tersebut, seluruh kepala daerah di Papua dikumpulkan untuk diberikan pengingat dan pembinaan secara langsung.
"Kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan supervisi, termasuk rencana kegiatan lapangan di beberapa provinsi, kota dan kabupaten," tutup Setyo.
Editor: Wahyu Pradana
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
AJI Desak Prabowo Minta Maaf ke Jurnalis Usai Sebut “Londo Ireng” dalam Pidato
Lima Dokter Muda Meninggal saat Tugas dan Pendidikan Sepanjang 2026, Pemerintah Evaluasi Sistem Perlindungan
Polda Metro Jaya Periksa 10 Saksi Kasus Dugaan Penghinaan Wartawan oleh Hotman Paris
Persib Bandung Vs Arema FC: Ujian Lini Depan Maung Bandung di Laga Perdana Piala Presiden