PARADAPOS.COM - Pengumuman mundurnya Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) langsung mengguncang pasar keuangan pada awal pekan. Nilai tukar rupiah terdepresiasi hingga menembus level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terperosok ke zona merah. Di tengah tekanan tersebut, Destry Damayanti resmi ditunjuk sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Sementara BI, memikul tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas moneter di masa transisi ini.
Reaksi Pasar: Tidak Ekstrem, tapi Waspada
Meskipun terjadi gejolak sesaat, sejumlah pengamat menilai respons pasar tidak berlebihan. Tenaga Ahli Badan Komunikasi (Bakom) RI, Fithra Faisal Hastiadi, mengamati bahwa pergerakan indikator keuangan masih dalam batas wajar.
“Indikator di pasar hari ini masih menunjukkan gejala yang tidak bergerak ekstrem. IHSG dan nilai tukar rupiah, begitu juga yield obligasi 10 tahun, tidak banyak bergerak. Artinya, market melihat Bu Destry masih bisa menjalankan program Bank Indonesia dengan baik,” ujar Fithra dalam program Primetime News, Metro TV, Senin 27 Juli 2026.
Fithra menekankan bahwa kepemimpinan di BI bersifat kolektif dan kolegial. Mundurnya Perry lebih merupakan keputusan institusional, bukan semata-mata persoalan figur. “Kehadiran Bu Destry sebagai Deputi Gubernur Senior yang kemudian menjadi Plt Gubernur sudah searah dengan ekspektasi market,” tambahnya.
Pengalaman Panjang Sang Pj Gubernur
Analis Ekonomi Joshua Pardede sepakat bahwa pengunduran diri Perry adalah hal yang manusiawi, mengingat pengabdian panjangnya di BI. Menurutnya, setiap keputusan BI adalah produk lembaga yang dibahas bersama Dewan Gubernur.
“DGS (Deputi Gubernur Senior) Destry Damayanti memiliki pengalaman panjang di bidang ekonomi, perbankan, LPS, kebijakan fiskal, dan pasar keuangan. Harapannya, keberlanjutan kepemimpinan BI akan terus berlangsung smooth,” jelas Joshua.
Prioritas Utama: Stabilitas Rupiah
Terkait agenda ke depan, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi fokus utama BI. Joshua memaparkan bahwa bauran kebijakan harus mampu mengendalikan inflasi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sejauh ini terbukti ampuh menahan arus modal asing keluar dari domestik, meskipun di sisi lain berdampak pada likuiditas perbankan. “Tanpa adanya SRBI, dampaknya kepada aliran modal asing keluar bisa lebih masif dan dampaknya kepada rupiah bisa lebih berat,” paparnya.
Dampak Ganda Suku Bunga dan SRBI
Fithra menambahkan bahwa kenaikan suku bunga BI sebesar 100 basis poin sepanjang 2026 menjadi 5,75% memiliki efek yang kompleks. “Ini (kenaikan suku bunga dan SRBI) memang menguras likuiditas dari pasar keuangan. Hal-hal ini yang harus dikoordinasikan, didiskusikan dari awal sehingga tidak memberikan pengaruh yang saling berbenturan (offsetting) antara satu dengan yang lain,” kata Fithra.
Koordinasi kebijakan yang erat antara BI, pemerintah, dan otoritas fiskal menjadi kunci agar langkah-langkah moneter tidak saling bertolak belakang. Di tengah ketidakpastian global, transisi kepemimpinan ini menjadi ujian bagi ketahanan fundamental ekonomi domestik.
Editor: Bagus Kurnia
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
BRI JF3 Fashion Festival 2026 Resmi Digelar, Kolaborasi Desainer Indonesia-Korsel dan Comeback Billy Tjong Setelah Enam Tahun Vakum
Ukraina Serang Rusia dengan Ratusan Drone, Dua Tewas dan Infrastruktur Energi Jadi Target
BGN Tutup 833 Dapur Gizi dan Pecat Ratusan Pegawai Akibat Pelanggaran Disiplin
Polisi Tetapkan 7 Tersangka Bentrok di Jakarta Pusat Berawal dari Teguran Knalpot Bising