Mahfud MD Kecam Label Londo Ireng untuk Jurnalis dan Aktivis, Sebut Presiden Antikritik

- Selasa, 28 Juli 2026 | 17:25 WIB
Mahfud MD Kecam Label Londo Ireng untuk Jurnalis dan Aktivis, Sebut Presiden Antikritik
PARADAPOS.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, secara terbuka mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut jurnalis, pengamat, dan aktivis LSM sebagai 'londo ireng'. Dalam pernyataannya pada Selasa (28/7/2026), Mahfud menilai pelabelan tersebut tidak hanya menyakitkan secara historis, tetapi juga mencerminkan sikap antikritik dari kepala negara. Istilah 'londo ireng', yang berarti 'Belanda hitam' dalam bahasa Jawa, merujuk pada tentara bayaran asing atau pribumi yang mengabdi pada kolonial Belanda dan identik dengan pengkhianatan.

Konteks Historis di Balik Istilah 'Londo Ireng'

Mahfud menjelaskan bahwa istilah ini bukan sekadar ejekan biasa, melainkan memiliki akar sejarah yang kelam. Ia merujuk pada masa Perang Diponegoro yang berlangsung selama lima tahun. Saat itu, Belanda kewalahan menghadapi perlawanan sengit pasukan Pangeran Diponegoro. "Kerugian Belanda sangat besar sehingga didatangkan Benjamin Sigar di situ, nah di situlah orang Jawa itu menyebut londo ireng, meskipun kulitnya putih tetap disebut londo ireng. Benjamin ini sesudah pulang kan naik pangkat," jelas Mahfud. Benjamin Thomas Sigar, tentara asal Minahasa yang dikerahkan dari Sulawesi Utara, menjadi simbol awal penggunaan istilah tersebut. Ia dianggap sebagai pengkhianat karena membantu kolonial melumpuhkan perjuangan rakyat Jawa. Karena itu, kata Mahfud, menyebut seseorang sebagai 'londo ireng' sama dengan menuduhnya sebagai pengkhianat bangsa.

Antara Kritik dan Stigma

Pernyataan Presiden Prabowo sebelumnya telah memicu reaksi keras dari kalangan pers. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai pelabelan itu sebagai bentuk stigmatisasi terhadap kebebasan pers. Namun, pihak Istana kemudian meluruskan bahwa ucapan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyamaratakan seluruh jurnalis dan LSM. Mahfud justru melihat ada kontradiksi dalam sikap Prabowo. Di satu sisi, ia mengaku membuka ruang demokrasi, namun di sisi lain melabeli pengkritiknya dengan sebutan yang sarat muatan negatif. "Presiden ini tidak suka pada kritik, selalu mengatakan ini negara demokrasi, silakan kritik pemerintah, tapi sesudah itu menghantam balik para pengkritiknya tanpa penjelasan yang substantif," ujarnya dalam kanal YouTube Mahfud MD Official. Ia menambahkan bahwa para jurnalis dan pengamat yang kritis justru sedang menjalankan peran konstitusional. Mereka bukan antek asing, melainkan warga negara yang peduli pada arah bangsa.

Logika Antek Asing yang Terbalik

Mahfud juga menyoroti ironi dalam logika tuduhan 'antek asing' yang melekat pada istilah londo ireng. Menurutnya, justru pemerintah yang selama ini menjalin hubungan erat dengan pihak asing, bukan para pengkritik. "Itu kan kaitannya londo ireng itu antek asing karena anteknya Belanda kan, kalau sekarang konteksnya antek asing, sementara kita ini yang kritik-kritik tidak pernah berhubungan dengan (antek) asing, yang berhubungan dengan asing kan pemerintah," tegasnya. Ia menyebut bahwa pihaknya bahkan jarang didengar oleh orang asing, apalagi sampai berhubungan dengan kepentingan asing. Oleh karena itu, ia menganggap pernyataan Presiden tersebut sangat menyakitkan dan perlu diluruskan. "Kalau kita mana tahu asing, didengar aja ndak sama orang asing, apalagi berhubungan. Jadi sebab itu sangat menyakitkan, sehingga pidato-pidato spontan nampaknya bergurau dari Pak Prabowo itu saya kira perlu dikritik lagi," ucap Mahfud.

Kritik sebagai Bentuk Cinta Bangsa

Di akhir pernyataannya, Mahfud menegaskan bahwa pihak yang menyampaikan kritik bukanlah pengkhianat. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang mencintai bangsa dan berupaya meluruskan keadaan dengan memberikan solusi. "Kalau kita selalu memberi solusi, masa disebut londo ireng. Kalau londo ireng itu tugasnya menumpas gerakan kemerdekaan," tuturnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa dalam iklim demokrasi, kritik seharusnya diterima sebagai bagian dari proses evaluasi, bukan direspons dengan stigma yang justru memecah belah.

Editor: Yoga Santoso

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar