PARADAPOS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa malam, 28 Juli 2026. Operasi senyap ini mengguncang lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, namun pihak pemkab memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal. Sejumlah lokasi, termasuk rumah dinas bupati dan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), telah disegel petugas. Hingga berita ini diturunkan, KPK masih enggan merinci konstruksi perkara dan barang bukti yang diamankan.
Pelayanan Masyarakat Jadi Prioritas Utama
Meskipun proses hukum tengah berlangsung, roda pemerintahan di Pemalang tidak berhenti. Seluruh jajaran organisasi perangkat daerah diminta untuk tetap fokus pada tugas pokoknya masing-masing. Hal ini ditegaskan langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pemalang, Tutuko Raharjo.
“Ya pagi ini kami masih menunggu informasi lebih pasti tentang peristiwa yang terjadi. Namun yang lebih penting kami pastikan, kami sudah minta ke jajaran agar pelayanan ke masyarakat tetap berlangsung baik,” ujarnya, Rabu (29/7/2026).
Menurut Tutuko, pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dan lengkap dari KPK. Ia menekankan bahwa pelayanan kepada warga adalah prioritas yang tidak boleh terhambat oleh dinamika hukum yang sedang berjalan. Pemerintah daerah, lanjutnya, hanya bisa bersabar sembari menanti perkembangan lebih lanjut dari lembaga antirasuah.
Dari DPUPR hingga Rumah Dinas Bupati
Informasi yang beredar di internal pemkab menyebutkan bahwa pemeriksaan tidak hanya menyasar bupati. Sejumlah pejabat dari DPUPR juga dilaporkan turut dimintai keterangan oleh tim penyidik. Tutuko mengaku belum bisa memastikan identitas mereka.
“Kita belum tahu siapa saja, namun ada beberapa yang dipanggil oleh KPK. Informasinya yang kami dengar dari DPUPR, kami masih tunggu informasinya,” katanya.
Jejak operasi KPK mulai terlihat sejak Selasa malam. Petugas menyegel dua rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo. Salah satu rumah tersebut diduga milik seorang kontraktor berinisial O, yang dikabarkan memiliki hubungan kekerabatan dengan Anom Widiyantoro. Tak hanya itu, kantor DPUPR Pemalang juga tak luput dari penggeledahan. Stiker segel KPK kini terpasang di pintu ruang kepala dinas, dan akses ke ruangan tersebut ditutup rapat untuk kepentingan penyidikan.
Pada Rabu dini hari, suasana semakin mencekam saat tim KPK mendatangi pendopo rumah dinas bupati. Dari lokasi, terlihat istri bupati berinisial NFM atau Nofie Widiyantoro keluar dengan didampingi tiga petugas. Ia kemudian dibawa menggunakan mobil dinas KPK menuju Mapolres Pemalang untuk menjalani pemeriksaan bersama pejabat daerah lainnya.
KPK Bungkam soal Detail Perkara
Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengonfirmasi bahwa OTT terhadap Bupati Pemalang benar terjadi. Namun, lembaga antirasuah masih bungkam soal detail konstruksi perkara, barang bukti yang disita, maupun status hukum para pihak yang diperiksa. Sikap hati-hati ini menunjukkan bahwa proses penyidikan masih berada pada tahap awal dan belum saatnya dibuka ke publik.
Editor: Rico Ananda
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Kebakaran Hutan di Sorong Hanguskan 24 Hektare Lahan, Satu Tiang Listrik Rusak
Produksi Susu Sapi Perah di Semarang Turun Akibat Kekeringan, Peternak Andalkan Pakan Alternatif
Trump dan Zelenskyy Bahas Produksi Rudal Patriot di Tengah Eskalasi Perang Rusia-Ukraina
Polisi Tangkap Ibu di Tangsel yang Buang Jasad Bayi Baru Lahir di Teras Klinik