Gubernur Jateng Sesali OTT Bupati Pemalang, Akui 5 dari 12 Kepala Daerah Terjaring KPK Sepanjang 2026 Berasal dari Provinsinya

PARADAPOS.COM - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, pada Rabu, 29 Juli 2026, mendorong Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, untuk angkat bicara. Dalam pernyataan resminya, Luthfi menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus rasa sesal atas insiden yang kembali mencoreng wajah pemerintahan di provinsi yang dipimpinnya. OTT ini diduga terkait praktik gratifikasi dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Gubernur Luthfi: "Sangat Prihatin dan Menyesal"

Menanggapi perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh lembaga antirasuah, Gubernur Luthfi tidak menutupi kekecewaannya. Ia mengakui bahwa peristiwa hukum ini menjadi pukulan berat bagi upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah.

"Secara dinas saya sebagai gubernur sangat prihatin sekali dan sangat menyesal sekali yang sedalam-dalamnya," ujar Luthfi saat ditemui awak media di Semarang, Rabu sore. Nada bicaranya pelan, mencerminkan beban yang dirasakan sebagai pimpinan daerah.

Meski demikian, mantan Kapolda Jawa Tengah itu memilih untuk tidak berspekulasi lebih jauh. Ia justru mengingatkan publik dan kalangan pers untuk bersabar menanti keterangan resmi dari KPK.

"Nanti tunggu keterangan resmi KPK. Nanti kalau aku ngomong salah lagi," tegasnya sambil tersenyum tipis, seolah menyadari risiko dari setiap pernyataan yang bisa ditafsirkan berbeda.

Rekor Buruk: 5 dari 12 OTT Kepala Daerah Berasal dari Jateng

Luthfi tak menampik bahwa praktik rasuah seolah menjadi bayang-bayang yang terus menghantui para kepala daerah, termasuk di wilayahnya. Ia membeberkan data yang cukup mengejutkan. Sepanjang tahun 2026, KPK telah melakukan 12 operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah di seluruh Indonesia. Ironisnya, hampir setengahnya—tepatnya lima kasus—berlangsung di Jawa Tengah.

Angka ini, menurut Luthfi, menunjukkan bahwa persoalan integritas masih menjadi pekerjaan rumah besar. Padahal, pembinaan dan peringatan sudah berulang kali diberikan melalui berbagai forum dan pertemuan formal.

"Saya kumpulin, saya ajarin sudah. Tapi tetap, namanya menungso, menus-menus kakehen doso (manusia, banyak dosanya), tetap saja dilakukan. Kita sudah menjalankan kewajiban untuk mengingatkan," tuturnya dengan nada pasrah, menggunakan filosofi Jawa yang sarat makna.

Sluman Slumun Slamet: Fatalisme di Tengah Gelombang Korupsi

Suasana di ruang konferensi pers sempat mereda ketika seorang wartawan melontarkan pertanyaan langsung kepada Gubernur. Ditanya apakah ia merasa lelah atau capek terus-menerus menghadapi kepala daerah di Jateng yang terjaring OTT KPK, Luthfi tidak menjawab dengan serius.

Ia hanya melempar seloroh berbalut kepasrahan yang khas. "Tidak hanya Jateng, semuanya ya. Itu tinggal sluman slumun slamet, sopo sing keno (siapa yang kena)," pungkas Luthfi, meninggalkan ruangan dengan langkah gontai. Ungkapan itu seolah menjadi cermin ironi: di tengah gencarnya upaya pencegahan, hukum tetap berjalan dan tak pandang bulu.