PARADAPOS.COM - Fenomena baru muncul di panggung politik Indonesia: para menteri Kabinet Merah Putih kerap menangis di depan publik. Pada Senin, 27 Juli 2026, giliran Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat yang tak kuasa menahan air mata saat menutup Konferensi Sungai Indonesia di Mojokerto, Jawa Timur. Bukan soal lingkungan, tangisannya justru meledak karena ia membela mati-matian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi sasaran kritik tajam. Ia menjadi pejabat termutakhir dalam rentetan menteri yang menangis di hadapan publik.
Tangisan Seorang Aktivis yang Jadi Menteri
Di atas panggung, Jumhur menyampaikan isi hatinya di luar konteks lingkungan hidup. Ia tak terima MBG yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo terus dipersoalkan. Menurutnya, tidak selayaknya kebijakan untuk memberikan makan orang lapar itu malah dicerca. "Sorry, saya kayak gini sangat sensitif karena saya tahu persis," ujarnya lirih.
Ada ironi di sini. Jumhur bukanlah sosok yang mudah goyah. Dulu ia aktivis yang dikenal vokal dan kerap membuat kuping pemerintah memerah. Ia bahkan dua kali masuk penjara karena pendiriannya. Sebagai aktivis dan mantan tahanan politik, ia seharusnya tahan banting. Namun kini, di panggung kekuasaan, ia menangis. Ia membela dan meyakinkan bahwa pemerintahan Prabowo sedang merevolusi bidang ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.
Bukan yang Pertama, Juga Bukan yang Terakhir
Jumhur ternyata bukan menteri pertama yang menangis. Sebelumnya, air mata juga membasahi pipi beberapa anggota Kabinet Merah Putih. Saat menjabat Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang sesenggukan ketika meminta maaf lantaran ada ribuan anak yang keracunan MBG. Nanik kembali menangis seusai dilantik dan diambil sumpah sebagai Kepala BGN, Senin, 8 Juni 2026. Ia terharu, tapi tak sampai dua bulan kemudian malah mundur dengan dalih menjalani pengobatan jantung.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf pernah pula menitikkan air mata. Ia menangis di pelukan Pak Prabowo di acara peresmian sekolah rakyat yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 12 Januari silam. Gus Ipul menangis setelah menyampaikan puja-puji kepada Presiden atas program bersejarah sekolah rakyat.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto juga demikian. Purnawirawan polisi bintang tiga itu tak mampu membendung air mata saat memberikan pengarahan kepada jajarannya, akhir tahun lalu. Ia emosional ketika menyampaikan pesan agar seluruh pegawai kementerian memastikan transformasi institusi berjalan keberlanjutan.
Air Mata: Antara Kemanusiaan dan Politik
Tidak ada yang salah dengan menangis. Setiap manusia pasti pernah menangis. Tokoh-tokoh besar dunia pun pernah menangis. Winston Churchill yang memimpin Inggris di Perang Dunia II, Abraham Lincoln dan Barack Obama (AS), Nelson Mandela (Afrika Selatan), serta Paus Fransiskus, misalnya. Dalam sejumlah riwayat, Bung Karno dan Bung Hatta juga menangis. Air mata mereka umumnya karena tragedi kemanusiaan, perang, atau penderitaan rakyat.
Tangisan mereka tulus. Seperti halnya seorang bocah di Bali yang menangis karena ayahnya meninggal dikeroyok massa lantaran mencuri ayam. Tak dibuat-buat. Orang-orang yang melihatnya pun ikut menangis.
Air mata ialah bahasa paling purba dari kejujuran manusia. Ia bisa lahir dari empati, duka, rasa syukur, penyesalan, atau kelewat gembira. Persoalannya lain ketika tangisan hadir di panggung kekuasaan. Publik tidak cuma melihat tetesan air mata, tapi juga membaca pesan politik yang menyertainya. Masih ingat tangisan massal para pendukung Prabowo seusai debat Pilpres 2024?
Membaca Pesan di Balik Tangisan Pejabat
Di ruang privat, menangis urusan personal. Siapa pun dia. Di ruang publik, air mata ialah komunikasi. Terlebih yang menangis seorang menteri. Ia bisa menjadi sinyal, membentuk persepsi, bahkan instrumen politik. Ketika seorang Menteri Lingkungan Hidup sampai menangis karena MBG, muncul pertanyaan mendasar: benarkah yang diserang publik ialah niat baik program tersebut?
Setahu saya, sejak awal kritik terhadap MBG lebih banyak diarahkan ke aspek implementasi. Persiapan yang terburu-buru, tata kelola yang ugal-ugalan dan irasional, hingga penggarongan uang rakyat yang digelontorkan. Kritik kiranya tidak identik dengan kebencian. Mengkritik pelaksanaan bukan berarti menolak tujuan. Lain halnya ketika kritik dibalas dengan kecurigaan, bahkan nyinyiran.
Tiga Kemungkinan di Balik Tangisan Menteri
Kembali ke pertanyaan awal, mengapa pejabat setingkat menteri kini begitu mudah larut dari emosi?
Pertama, bisa jadi air mata itu bersumber dari empati. Karena bersentuhan langsung dengan persoalan rakyat. Jika demikian, tangisan mereka ialah refleksi kemanusiaan.
Kedua, air mata menjadi bahasa loyalitas. Dalam budaya politik yang masih paternalistis, kesetiaan kepada pemimpin tak cukup ditunjukkan melalui kinerja. Loyalitas juga perlu dipertontonkan dengan simbol-simbol emosional yang menyentuh perasaan sang pemimpin.
Kemungkinan ketiga, air mata menjadi strategi komunikasi. Ekspresi emosional lebih mudah viral ketimbang paparan data. Tabel kinerja kalah dramatis daripada wajah yang basah oleh tangisan.
Yang Tersirat dari Tangisan Kekuasaan
Publik, termasuk saya, boleh bertanya apakah air mata mereka spontan atau menjadi bagian dari koreografi politik? Lumrah jika ada yang menduga bahwa di antara air mata itu ada bahasa kesetiaan. Agar mereka dianggap benar-benar loyal.
Apa pun, sejarah tidak mencatat berapa kali pejabat menangis. Sejarah akan menulis seberapa serius mereka memperbaiki keadaan. Apa pun, rakyat tak butuh menteri menangis. Yang dibutuhkan ialah menteri yang mampu membuat rakyat berhenti menangis.
(Jaka Budi Santosa)
Editor: Annisa Rachmad
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
FPCI Gelar Indonesia Net-Zero Summit 2026, Sorot Kesenjangan Antara Target Iklim dan Implementasi
Indonesia Dinilai Hadapi Persimpangan Kritis di Tengah Investasi Energi Bersih Global yang Kian Mendominasi
Pemprov DKI Operasikan Mobil Klinik Hewan Keliling di Lima Wilayah, Tarif Mulai Rp35 Ribu
Petugas Karantina Gagalkan Penyelundupan 69 Burung Kicau Tanpa Dokumen di Sidoarjo