PARADAPOS.COM - Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengakui bahwa program transmigrasi yang telah berjalan puluhan tahun belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan infrastruktur di kawasan tersebut. Dalam era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berencana melakukan revitalisasi pembangunan secara menyeluruh. Pernyataan itu disampaikan Viva usai menghadiri Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (29/7/2026). Revitalisasi ini akan mengandalkan kolaborasi lintas kementerian untuk mempercepat pembangunan yang lebih efektif dan efisien.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci
Menurut Viva, pendekatan utama yang akan ditempuh adalah sinergi dengan kementerian lain sesuai kebutuhan spesifik di lapangan. Ia mencontohkan, jika ada sekolah yang rusak, Kementrans bisa bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara untuk kebutuhan alat pertanian, pupuk, atau bibit, koordinasi akan dilakukan dengan Kementerian Pertanian.
“Caranya dengan melakukan kolaborasi atau sinergi dengan kementerian terkait sesuai dengan kebutuhan yang ada di kawasan,” ungkap Viva dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2026).
Ia juga menambahkan bahwa infrastruktur jalan yang rusak bisa ditangani bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan pola kerja seperti ini, berbagai kendala di kawasan transmigrasi diharapkan bisa lebih cepat teratasi.
“Kalau ada jalan yang rusak, bisa bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan sinergi maka berbagai kendala di kawasan transmigrasi bisa dituntaskan,” kata Viva.
Suara dari Lapangan dan Tantangan Nonfisik
Dalam kesempatan yang sama, Viva mengaku menerima masukan dari salah satu peserta TEP yang berasal dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Aspirasi mahasiswa yang kritis itu, menurutnya, menjadi bahan evaluasi yang berharga.
“Aspirasi mahasiswa yang kritis itu kami terima dengan terbuka dan segera dituntaskan,” ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa tantangan pembangunan di kawasan transmigrasi tidak hanya bersifat fisik. Menumbuhkan inovasi dan kreasi di kalangan masyarakat setempat menjadi prioritas lain yang tak kalah penting.
“Pentingnya menumbuhkan inovasi dan kreasi di sana,” ujarnya.
Menurut Viva, kawasan transmigrasi sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan bernilai tinggi. Namun, tata kelola yang belum maksimal membuat potensi itu belum mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
Tata Kelola Rantai Nilai dan Keterlibatan Akademisi
Ia menjelaskan, perlu ada perbaikan tata kelola dari hulu ke hilir—mulai dari proses penanaman, pemeliharaan, produksi, pascapanen, hingga offtaker. Jika rantai tata kelola itu terbangun dengan baik, maka komoditas seperti durian, kopi, kakao, cokelat, dan sawit bisa menghasilkan produktivitas ekonomi yang lebih mensejahterakan masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementrans melibatkan sepuluh perguruan tinggi unggulan dalam TEP 2026. Universitas yang dimaksud antara lain UI, IPB, ITB, Universitas Padjadjaran, UGM, Universitas Diponegoro, ITS, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin.
TEP 2026 merupakan kelanjutan dari TEP 2025. Tahun ini, program tersebut diikuti oleh 1.476 orang yang terdiri dari guru besar, profesor, serta alumni program doktoral, magister, dan sarjana.
“Misi TEP 2026 adalah menindaklanjuti hasil dari riset TEP 2025. Misi TEP 2026 melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis, praksis, terhadap temuan dari rekomendasi riset tahun lalu,” tambahnya.
Sebaran Lokasi dan Harapan ke Depan
Tim Ekspedisi Patriot 2026 akan disebar ke 53 kawasan transmigrasi. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran antara lain Salor di Papua Selatan, Selaut di Aceh, Lunang Selaut dan Muara Takung-Kamang Baru di Sumatera Barat, Batu Betumpang di Bangka Belitung, Barelang di Kota Batam Kepulauan Riau, serta sejumlah kawasan di Papua.
Kehadiran para akademisi di lapangan diharapkan mampu menciptakan inovasi, kreasi, dan sistem baru dalam tata kelola pengembangan kawasan transmigrasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Pertumbuhan yang ada harus memberikan nilai tambah kepada pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Tak hanya itu, di kawasan transmigrasi juga tercapai peningkatnya mutu sumber daya manusia, turunnya kemiskinan dan stunting,” pungkasnya.
Editor: Annisa Rachmad
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
BMKG: Udara Kabur dan Berawan Dominasi Cuaca Wonosobo, Suhu Capai 26 Derajat
Ben Affleck Sumbangkan Kemenangan Rp18 Miliar dari Who Wants to Be a Millionaire untuk Amal
BMKG Peringatkan El Nino Bertahan hingga 2027, Puncak Kemarau Agustus-September 2026
Menteri Lingkungan Hidup Paparkan Arah Kebijakan Pemerintahan Prabowo di Forum Akademik UNAS