PARADAPOS.COM - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mengambil langkah antisipasi menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menempatkan Jakarta sebagai salah satu wilayah dengan potensi kekeringan tertinggi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa respons cepat diperlukan agar gangguan pasokan air bersih bagi warga dapat dicegah sebelum puncak musim kemarau tiba. Pernyataan ini disampaikan Rani saat dihubungi awak media pada Sabtu, 1 Agustus 2026. Menurut Rani, pemerintah daerah tidak boleh menunggu hingga krisis benar-benar terjadi. Ia menyoroti pentingnya kesiapan sejak dini, terutama karena kebutuhan air bagi jutaan penduduk Jakarta merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar. "Menanggapi peringatan BMKG terkait potensi kekeringan yang cukup tinggi di DKI Jakarta saat puncak musim kemarau, saya menilai Pemprov DKI harus melakukan langkah antisipatif sejak dini dan tidak menunggu sampai terjadi gangguan pasokan air bagi masyarakat," ujarnya. Tiga Langkah Antisipatif yang Diminta Rani memaparkan setidaknya ada tiga hal yang harus segera dieksekusi oleh Pemprov DKI Jakarta. Pertama, optimalisasi cadangan air baku. Kedua, memastikan kelancaran distribusi air bersih. Ketiga, menggencarkan kampanye penghematan air di semua lapisan masyarakat. "Pertama, Pemprov perlu memastikan ketersediaan cadangan air baku dan mengoptimalkan pengelolaan waduk, embung, serta reservoir yang ada. Kedua, distribusi air bersih harus dipastikan tetap berjalan lancar, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan kekurangan air. Ketiga, perlu dilakukan kampanye penghematan penggunaan air di lingkungan rumah tangga, perkantoran, maupun kawasan industri," jelasnya. Ia menambahkan, langkah-langkah tersebut bukan sekadar prosedur, melainkan kebutuhan mendesak yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Menurutnya, tanpa persiapan yang matang, risiko kekurangan air bersih akan berdampak langsung pada aktivitas harian warga. Perlunya Koordinasi Lintas Instansi Lebih lanjut, Rani menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara berbagai pihak terkait. Ia menyebutkan bahwa kolaborasi antara Pemprov DKI, PAM Jaya, BMKG, BPBD, serta pemerintah daerah penyangga harus berjalan efektif. Dengan sinergi tersebut, mitigasi kekeringan dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan terukur. "Jakarta memang bukan daerah pertanian, tetapi kebutuhan air untuk jutaan penduduk tetap menjadi prioritas yang harus dijaga," tuturnya. Ia berharap seluruh instansi terkait tidak bekerja sendiri-sendiri. Koordinasi yang solid, menurutnya, menjadi kunci utama dalam menghadapi situasi darurat seperti kekeringan. Jika semua pihak bergerak bersama, dampak buruk yang mungkin timbul dapat diminimalisir.