Mantan PBNU Hanief Saha Ghafur Usulkan AHWA Tak Hanya Pilih Rais Aam, tapi Seleksi Ketua Umum

PARADAPOS.COM - Jakarta, 1 Agustus 2026. Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Hanief Saha Ghafur, mengusulkan penguatan peran Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam mekanisme pemilihan kepemimpinan NU pada Muktamar ke-35 yang akan berlangsung di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026. Usulan ini disampaikan dalam acara Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU, dengan harapan agar proses suksesi kepemimpinan tidak hanya berhenti pada kontestasi politik, tetapi juga menyaring kandidat berdasarkan kapasitas dan integritas. Gagasan ini muncul di tengah persiapan menuju hajatan akbar lima tahunan organisasi. Hanief menilai selama ini AHWA porsinya masih terlalu sempit. Ia berpendapat, lembaga yang kerap disebut sebagai “para pengikat dan pelepas” ini tidak semestinya hanya bertugas memilih Rais Aam. Lebih dari itu, AHWA perlu dilibatkan secara aktif dalam menyeleksi calon Ketua Umum PBNU. Menurut pria yang juga Guru Besar Universitas Indonesia (UI) ini, langkah tersebut penting demi melahirkan kepemimpinan yang benar-benar ideal. Seleksi yang ketat dinilai mampu memastikan bahwa sosok yang terpilih bukan hanya populer, melainkan juga kompeten dan mampu membawa organisasi ke arah yang lebih baik. "Sistem yang dibangun bukan sekadar election, tetapi selection. Artinya, pemimpin dipilih berdasarkan kualifikasi dan kemampuan, bukan semata-mata melalui kontestasi politik," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu, 1 Agustus 2026. Ia menambahkan, keterpilihan harus berdasarkan kualifikasi, bukan berdasarkan election. Sebab, election itu liberal dan sekular. Tapi, orang sekular dan liberal di NU itu tidak merasa pilihannya itu adalah sekular dan liberal. Lebih lanjut, Hanief menjelaskan bahwa AHWA merupakan mahalul ijtihad, yakni ikhtiar organisasi untuk terus menyempurnakan sistem pemilihan agar semakin sesuai dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu, menurutnya, ruang lingkup kerja AHWA sudah saatnya diperluas. "AHWA tidak hanya memilih Rais Aam, tetapi juga menyeleksi Ketua Umum PBNU sehingga keduanya benar-benar memiliki kecocokan dalam menjalankan roda organisasi," tuturnya. Ia menekankan bahwa harmonisasi antara Rais Aam dan Ketua Umum PBNU menjadi kunci utama dalam menjaga soliditas organisasi. Jika keduanya memiliki visi yang sejalan, maka program-program organisasi dapat berjalan efektif dan tidak mudah terombang-ambing oleh dinamika internal. Untuk mewujudkan hal itu, Hanief mengusulkan agar AHWA melakukan proses seleksi terhadap calon-calon terbaik, kemudian menyerahkannya kepada muktamirin. Dengan mekanisme tersebut, hak muktamirin untuk memilih tetap terjaga, namun pilihan yang tersedia telah melalui proses penyaringan yang objektif dan mempertimbangkan keserasian kepemimpinan. "AHWA dapat menyodorkan tiga orang (Rais Aam, Ketua Umum PBNU, dan Sekretaris Jenderal PBNU). Selanjutnya muktamirin tetap memiliki hak memilih," jelasnya. Di samping mendorong penguatan AHWA, Hanief juga menyoroti pentingnya konsistensi terhadap aturan organisasi. Menurutnya, seluruh mekanisme pemilihan harus berpijak pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), tata tertib Muktamar, serta tata tertib pemilihan yang saling berkaitan. "AD/ART menjadi landasan utama, kemudian dijabarkan dalam tata tertib muktamar dan tata tertib pemilihan. Dengan demikian, mekanisme pemilihan berjalan tertib, memiliki kepastian aturan, dan mampu menghasilkan kepemimpinan yang membawa kemaslahatan bagi NU," pungkasnya.