PARADAPOS.COM - Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, mengklaim telah menuntaskan perbaikan sekitar 4.500 unit rumah tidak layak huni (RTLH) sepanjang tahun 2026. Capaian ini disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah program perbaikan RTLH di daerah tersebut, melibatkan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah pusat hingga swasta. Bupati Majalengka Eman Suherman menyatakan bahwa realisasi ini berhasil menekan angka backlog RTLH dari perkiraan awal 11.000 unit menjadi tersisa sekitar 6.000 hingga 7.000 unit yang masih memerlukan penanganan. Kolaborasi Lintas Sektor dan Skema Pendanaan Keberhasilan ini tidak datang dari satu pintu anggaran saja. Pemerintah daerah mengalokasikan dana sekitar Rp34,5 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam skema bantuan keuangan desa. Dari skema tersebut, sebanyak 343 desa masing-masing menerima alokasi untuk memperbaiki lima unit rumah dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit, yang secara total menghasilkan sekitar 1.715 unit RTLH yang tertangani. Di sisi lain, pemerintah pusat turut berperan besar. Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), bantuan penanganan diberikan untuk 2.150 unit RTLH. Dukungan juga mengalir dari sektor swasta dan lembaga sosial, seperti Bank BJB melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta sejumlah mitra lainnya. “Jumlahnya belum pernah sebesar ini dan bisa terwujud berkat kerja sama seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat,” kata Eman Suherman di Majalengka, Minggu. Angka dan Realisasi di Lapangan Jika ditotal dari seluruh sumber pendanaan, angka perbaikan yang berhasil direalisasikan pada tahun ini mencapai sekitar 4.500 unit rumah. Angka ini menjadi sorotan utama karena dinilai mampu mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebelumnya, perbaikan RTLH di Kabupaten Majalengka belum pernah menyentuh angka tersebut dalam satu tahun anggaran. “Kalau dihitung secara keseluruhan, rumah yang berhasil ditangani pada tahun ini mencapai sekitar 4.500 unit,” ujarnya. Fokus Baru: Infrastruktur Desa Setelah fokus pada perbaikan rumah, pemerintah daerah berencana mengalihkan prioritas bantuan keuangan desa pada tahun anggaran berikutnya. Targetnya bukan lagi rumah, melainkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar desa, terutama jalan lingkungan dan gang permukiman. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan hingga ke pelosok. “Setiap desa direncanakan memperoleh alokasi sekitar Rp100 juta guna mendukung pembangunan infrastruktur tersebut sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan,” ucap dia. Pihaknya berharap capaian perbaikan RTLH yang besar ini tidak hanya berdampak pada fisik bangunan, tetapi juga mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan sisa backlog yang masih cukup besar, pekerjaan rumah ke depan tetap menantang, namun fondasi kolaborasi yang telah terbangun diharapkan bisa menjadi modal berharga.