Wali Kota Bekasi Usulkan Pemecatan Petugas Dishub yang Viral Pungli Rp1,7 Juta ke Sopir Truk

PARADAPOS.COM - Viral aksi oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pengemudi truk berbuntut panjang. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, buka suara dan mengusulkan pemecatan bagi petugas yang terekam meminta uang Rp1,7 juta tersebut. Usulan itu kini tengah diproses oleh tim tingkat kota yang melibatkan inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat.

Peristiwa ini mencuat setelah rekaman video memperlihatkan seorang petugas bernegosiasi dengan sopir truk di jalanan Kota Bekasi. Narasi di media sosial langsung ramai, memicu kemarahan publik dan perhatian Gubernur Jawa Barat. Pemerintah Kota pun bergerak cepat merespons sorotan tersebut dengan menjatuhkan sanksi tegas.

Proses Hukum dan Kepegawaian Berjalan

Tri Adhianto mengonfirmasi bahwa langkah tegas sudah ditempuh. “Hasilnya kan diusulkan untuk terkait pemutusan kerja. Hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM,” kata Tri di Bekasi, Senin, 3 Agustus 2026. Ia menambahkan bahwa seluruh temuan dari tim internal ini nantinya akan diserahkan kepadanya selaku pembina kepegawaian.

“Nanti dari hasil itu, keluarnya seperti apa akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian kepada pak wali kota. Jadi, kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan,” ujar Tri. Proses ini, lanjutnya, merupakan mekanisme standar yang harus dilalui untuk memastikan keputusan final memiliki dasar hukum yang kuat.

Pengawasan Internal dan Eksternal Diperketat

Saat disinggung soal kasus pungli yang terus berulang di lingkungan Dishub, Tri tidak menampiknya. Ia justru menyoroti pentingnya pengawasan berlapis. “Kan kalau menurut saya bagian ini kan oknum, nah itu sepertinya pentingnya pengawasan, jadi saya kira ya semua lapisan kan perlu adanya pengawasan. Pengawasan itu tidak saja dilakukan secara internal, tetapi juga eksternal boleh,” tuturnya.

Menurutnya, perbaikan karakter pegawai menjadi kunci utama agar praktik serupa tak kembali terjadi. Ia berharap sanksi berat ini menjadi efek jera sekaligus momentum pembenahan di tubuh instansi terkait.

Di lapangan, sejumlah warga dan pengemudi truk yang ditemui mengaku mendukung langkah tegas Pemkot. Mereka berharap pengawasan di lapangan benar-benar ditingkatkan, terutama di titik-titik rawan seperti dekat gerbang tol dan kawasan industri.