PSI Bantah Tudingan Colong Start Jelang Pemilu 2029: Itu Kewajiban Partai Non-Parlemen

PARADAPOS.COM - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Politik, Bestari Barus, angkat bicara menanggapi tudingan "colong start" yang dialamatkan ke partainya jelang Pemilu 2029. Ia menegaskan bahwa konsolidasi yang dilakukan PSI ke berbagai daerah merupakan kewajiban administratif bagi partai non-parlemen, bukan langkah mendahului tahapan pemilu. Menurutnya, PSI harus mempersiapkan diri menghadapi verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan digelar tahun depan, sebuah fase yang tidak wajib dilalui partai-partai yang sudah memiliki kursi di parlemen.

Pernyataan ini disampaikan Bestari di tengah kritik yang menilai gerak cepat PSI sebagai bentuk kecurangan. Ia pun merinci skala konsolidasi yang harus dirampungkan partainya, mencakup 514 kabupaten/kota, 38 provinsi, dan sekitar 8 ribu kecamatan di seluruh Indonesia. Kehadiran tokoh-tokoh nasional dalam agenda konsolidasi, menurutnya, adalah bagian dari upaya percepatan pemenuhan struktur kepengurusan hingga tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Kewajiban Partai Non-Parlemen

Bestari menjelaskan, perbedaan status antara partai parlemen dan non-parlemen menjadi kunci utama mengapa PSI harus bergerak lebih dini. Partai yang sudah memiliki kursi di Senayan tidak lagi diwajibkan mengikuti verifikasi faktual, sementara PSI yang belum berada di parlemen wajib melaluinya.

"Kami harus melakukan itu sebagai partai yang belum berada di parlemen... Tahun depan, satu tahun lagi dari sekarang ini, kami harus melalui fase yang namanya verifikasi faktual administrasi yang dilakukan oleh KPU," ujar Bestari kepada tim Cumicumi pada 02/08/2026.

Ia menambahkan bahwa partai parlemen sebenarnya masih bisa mengikuti verifikasi jika menghendaki, namun statusnya tidak lagi menjadi keharusan. "Kalau mereka mau ikut diverifikasi, boleh. Tapi kan mereka sudah tidak wajib, kami wajib," sambungnya.

Percepatan Konsolidasi di Seluruh Indonesia

Skala kerja yang dihadapi PSI memang tidak kecil. Dengan cakupan wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, partai berlambang bunga mawar ini harus memastikan kepengurusan di setiap tingkatan terbentuk dan terverifikasi. Kondisi inilah yang menurut Bestari menuntut percepatan di semua lini.

"Oleh karena itu, kehadiran Pak Jokowi, kehadiran ketua umum, dan kami semua di seluruh provinsi ini adalah untuk melakukan apa? Percepatan," tegasnya.

Menjawab Kritik "Colong Start"

Menanggapi kritik yang menyebut langkah ini sebagai bentuk kecurangan atau "colong start", Bestari justru menyayangkan minimnya pemahaman pihak pengkritik terhadap aturan main yang berlaku. Ia menekankan bahwa apa yang dilakukan PSI sejatinya adalah menjalankan amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada.

"Kami lagi melaksanakan apa yang diamanahkan dari hasil mereka membuat peraturan perundang-undangan. Malah dia juga yang komplain," tegasnya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi penegas bahwa konsolidasi yang dilakukan PSI bukanlah langkah curang, melainkan pemenuhan kewajiban yang diatur dalam regulasi kepartaian. Dengan begitu, tudingan "colong start" yang dialamatkan kepada PSI diharapkan dapat diluruskan melalui pemahaman yang lebih utuh tentang tahapan dan aturan yang berlaku.