PARADAPOS.COM - Pemerintah menegaskan data peserta didik Sekolah Rakyat akan dijadikan dasar dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos). Langkah ini dirancang agar intervensi pemerintah tidak hanya menyentuh anak-anak, tetapi juga menjangkau keluarga mereka, sehingga rantai kemiskinan dapat diputus secara menyeluruh. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, 5 Agustus 2026.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang khusus diperuntukkan bagi masyarakat dari kelompok Desil 1 dan Desil 2, yaitu kategori dengan tingkat kesejahteraan terendah. Dudung menjelaskan bahwa program ini menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak putus sekolah, hingga mereka yang orang tuanya tidak memiliki pekerjaan.
"Program Bapak Presiden ini menurut saya sangat luar biasa karena menyasar masyarakat Desil 1 dan Desil 2, termasuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak putus sekolah, hingga mereka yang orang tuanya tidak memiliki pekerjaan," kata Dudung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, 5 Agustus 2026.
Menurut Dudung, pemerintah tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga memastikan orang tua mereka menerima berbagai bentuk dukungan sosial. Data keluarga peserta Sekolah Rakyat akan menjadi acuan dalam penyaluran bantuan agar penanganan kemiskinan berjalan lebih terintegrasi.
Intervensi Menyeluruh untuk Keluarga
Dudung menjelaskan, bentuk intervensi tersebut mencakup bantuan perbaikan rumah dan bansos lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Sementara itu, anak-anak memperoleh pendidikan gratis melalui sistem sekolah berasrama dengan fasilitas yang layak.
"Yang lebih luar biasa lagi, orang tua mereka juga mendapatkan dukungan, seperti bantuan perbaikan rumah dan bentuk bantuan lainnya. Sementara anak-anaknya memperoleh pendidikan di sekolah berasrama, tinggal di lingkungan sekolah dengan pemenuhan gizi yang sesuai standar dan disesuaikan dengan kebutuhan usia mereka," ujar Dudung.
Pemenuhan Gizi dan Kualitas SDM
Dudung menuturkan bahwa pemenuhan gizi menjadi salah satu perhatian utama dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Presiden meyakini bahwa asupan gizi yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
"Harapan Bapak Presiden, pemenuhan gizi yang baik akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga melahirkan generasi unggul di masa depan," beber Dudung.
Kesempatan yang Sama untuk Semua
Dudung menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh hak yang sama dalam mengenyam pendidikan tanpa terkecuali. Kesempatan ini juga diberikan kepada anak-anak penyandang disabilitas yang kini mulai mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.
"Prinsip Bapak Presiden jelas, tidak boleh ada anak yang tidak sekolah dan tidak boleh ada anak yang tidak makan. Semua harus memiliki kesempatan yang sama. Tadi kita juga melihat ada anak penyandang disabilitas yang mendapatkan kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat," tegas Dudung.
Di sela-sela kunjungannya, Dudung juga membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 di Soreang, Jawa Barat. Kehadirannya disambut antusias para siswa dan orang tua yang berharap program ini dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masa depan anak-anak mereka.
Editor: Yuli Astuti
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
BMKG Keluarkan Peringatan Dini Hujan dan Angin Kencang, Sejumlah Wilayah Diminta Waspada
Dokter Tifa Mundur dari Polemik Ijazah Jokowi, Kembali Fokus ke Dunia Kesehatan
Pengacara Senior Usulkan Sembilan Poin Revisi RUU Perampasan Aset, Soroti Pendekatan In Rem dan Komite Independen
AS Cabut Visa Dubes Brasil, Washington Sebut Langkah Timbal Balik atas Penolakan Visa Dua Diplomatnya