Pemprov DKI Gelar Hujan Buatan Tiap Pekan Antisipasi El Nino hingga Oktober 2026

PARADAPOS.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menggelar operasi modifikasi cuaca (OMC) atau yang lebih dikenal dengan hujan buatan, dengan frekuensi satu hingga dua kali setiap pekan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi mitigasi menghadapi fenomena El Nino yang diprediksi akan berlangsung panjang hingga pertengahan Oktober 2026. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota, Jakarta, pada Rabu, 5 Agustus 2026, setelah melalui koordinasi intensif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BMKG, dan BPNP.

Antisipasi Kekeringan di Tengah Prediksi Kemarau Panjang

Kebijakan ini lahir bukan tanpa alasan. Puncak El Nino kali ini diproyeksikan menjadi salah satu yang terpanjang, bahkan disebut lebih ekstrem dibandingkan kejadian serupa pada tahun 2023. Oleh karena itu, pemerintah tidak tinggal diam dan memilih untuk mengambil langkah proaktif sejak dini.

“Saya sudah memberikan persetujuan, kalau bisa setiap minggu itu satu sampai dua kali dibuat hujan buatan atau modifikasi cuaca,” ujar Pramono Anung di sela kegiatannya.

Meski begitu, pelaksanaan OMC tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada syarat utama yang harus dipenuhi, yakni ketersediaan awan di udara. Jika kondisi langit tidak mendukung, maka operasi ini otomatis ditunda. Artinya, frekuensi tersebut bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi atmosfer yang ada.

Koordinasi Lintas Lembaga dan Dampak yang Diharapkan

Keputusan untuk menggencarkan hujan buatan ini merupakan buah dari rapat koordinasi yang melibatkan BPBD DKI Jakarta bersama dengan BMKG dan BNPB. Dari hasil koordinasi tersebut, pemerintah memetakan sejumlah risiko yang harus diminimalisir, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan air bersih dan potensi bencana kekeringan di wilayah ibu kota.

“Puncak El Nino kali ini akan panjang, mungkin salah satu yang terpanjang dibandingkan tahun 2023,” sambungnya saat memberikan keterangan kepada awak media.

Pemprov DKI berharap, dengan adanya intervensi cuaca ini, risiko kekeringan dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, langkah ini juga dimaksudkan untuk meminimalisir potensi bencana susulan yang kerap muncul di musim kemarau, seperti kebakaran lahan dan gangguan kualitas udara akibat debu.

Proyeksi BMKG: Puncak Kemarau di Agustus-September

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan catatan penting terkait proyeksi musim kemarau tahun ini. Berdasarkan analisis terbaru, puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada bulan Agustus, yang akan berdampak pada sekitar 48,84 persen wilayah Indonesia. Memasuki bulan September, cakupan wilayah yang mengalami kemarau diperkirakan menyusut menjadi sekitar 25,41 persen dari total wilayah daratan.

Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan kondisi normal. Kondisi ini tentu saja memicu kekhawatiran akan meningkatnya titik panas di sejumlah daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan.

Menanggapi hal tersebut, BMKG mengimbau seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku dunia usaha, hingga masyarakat luas, untuk meningkatkan kewaspadaan. Kesiapsiagaan ini dinilai krusial, terutama menjelang puncak musim kemarau yang diproyeksikan terjadi pada Agustus hingga September mendatang. Imbauan ini bukan tanpa dasar, mengingat dampak El Nino kerap kali terasa lebih kompleks dari sekadar berkurangnya curah hujan.