PARADAPOS.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima penghargaan bergengsi Popular Government Institutions Award 2026 dari The Iconomics Media. Penghargaan ini diberikan di Jakarta pada Kamis berdasarkan survei daring yang melibatkan 10.000 responden dari berbagai daerah di Indonesia. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Deni Santo, menerima langsung penghargaan tersebut dari Founder dan CEO The Iconomics Media, Bram S Putro, didampingi Direktur Merek, Riset, dan Strategi The Iconomics Media, Alex Mulya. Penghargaan ini bukan sekadar seremoni belaka. Di baliknya, ada proses penilaian ketat yang mengukur reputasi institusi di mata publik. Survei yang digelar secara kuantitatif ini menilai tiga parameter utama: reputasi bisnis dan komersial, reputasi kepemimpinan dan sumber daya manusia, serta reputasi sosial dan kewarganegaraan. Lembaga yang berhasil mengumpulkan nilai rata-rata minimal 3,75 berhak menyandang predikat penerima penghargaan, dan Kementerian ATR/BPN masuk dalam daftar tersebut. Pengakuan atas Kualitas Kehumasan Bagi Deni Santo, penghargaan ini memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar trofi. Ia menilai ini adalah simbol bahwa kerja kehumasan di lingkungan Kementerian ATR/BPN telah mencapai taraf yang baik. "Popular Government Institutions Award ini adalah simbol pengakuan dari publik bahwa kehumasan kita sudah berada pada taraf yang baik," kata Deni Santo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Ia menegaskan bahwa penghargaan yang kedua kalinya diraih ini menjadi pelecut semangat untuk terus berbenah. Menurutnya, strategi komunikasi yang sudah dibangun tidak boleh berhenti di tengah jalan. "Strategi komunikasi yang telah dibangun harus terus dilanjutkan dari pusat hingga daerah," ujarnya. Humas sebagai Corong Informasi dan Ruang Aspirasi Lebih lanjut, Deni Santo memaparkan peran strategis humas di tubuh Kementerian ATR/BPN. Ia menyebut humas sebagai pilar penting yang berfungsi sebagai corong informasi. Tugas ini, menurut dia, berkaitan erat dengan bagaimana publik mempersepsikan kinerja kementerian. Melalui komunikasi yang efektif, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi tentang kebijakan dan layanan pertanahan. Yang tidak kalah penting, ada ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Dengan begitu, pelayanan publik bisa terus dievaluasi dan ditingkatkan kualitasnya. Metodologi Penilaian yang Transparan Sementara itu, Alex Mulya selaku Direktur Merek, Riset, dan Strategi The Iconomics Media memberikan penjelasan lebih rinci mengenai proses seleksi. Ia mengungkapkan bahwa penentuan penerima penghargaan dilakukan melalui mekanisme "online quantitative survey" yang melibatkan 10.000 responden dari berbagai daerah di Indonesia. Proses ini memastikan bahwa setiap suara masyarakat benar-benar terwakili. Penilaian yang dilakukan pun mengacu pada tiga parameter yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan nilai rata-rata minimal 3,75 sebagai ambang batas, Kementerian ATR/BPN berhasil memenuhi standar yang ditetapkan dan dinilai layak menerima apresiasi ini.