SEMMI Nilai Isu Pergantian Kapolri Tidak Berdasar dan Berpotensi Ganggu Stabilitas Nasional

PARADAPOS.COM - Isu pergantian Kapolri kembali menghangat di ruang publik. Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Achmad Donny, angkat bicara dengan menegaskan bahwa kabar tersebut tidak berdasar dan justru berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Ia merespons beredarnya wacana Surat Presiden (Supres) pengganti Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang faktanya tidak pernah ada. Pernyataan ini disampaikan Donny dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (6/8), sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja Kapolri yang dinilainya masih solid dalam penegakan hukum.

Isu Sengaja Ditiup untuk Ganggu Stabilitas

Menurut Donny, isu yang beredar di masyarakat ini bukanlah kebetulan. Ia meyakini ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengembuskan kabar tersebut. Motifnya pun jelas, yakni untuk mengganggu ketenangan dan stabilitas keamanan nasional. "Sejauh ini Kapolri berkinerja baik, kalau ada isu penggantian Kapolri itu sengaja ditiup untuk ganggu stabilitas nasional. Ini dilakukan oleh orang-orang yang terganggu dengan sikap tegas Kapolri dalam penegakan hukum. Tidak lain," kata Donny dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/8).

Lebih lanjut, ia menilai bahwa kinerja Kapolri dan jajarannya dalam menegakkan hukum selama ini sudah sangat baik. Oleh karena itu, wacana penggantian yang digulirkan di ruang publik sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat. "Jika melihat kinerja Kapolri dan jajarannya dalam menegakkan hukum, isu pergantian Kapolri itu tidak berdasar sama sekali," lanjutnya.

Hak Prerogatif Presiden dan Framing Negatif

Donny juga mengingatkan bahwa pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menilai isu yang beredar saat ini lebih merupakan upaya membangun opini publik yang keliru. "Surpres penggantian Kapolri tidak lebih sebagai framing negatif untuk Kapolri, tidak ada surat itu. Buktinya pimpinan Komisi III DPR RI kompak mengatakan tidak ada Surat Presiden tentang penggantian Kapolri sebagaimana polemik di ruang publik," ujarnya.

Ia pun menyoroti pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang telah menegaskan tidak adanya Surpres tersebut. Menurut Donny, pernyataan tegas dari pimpinan Komisi III DPR itu seharusnya menjadi titik akhir dari polemik yang berkembang. "Jadi, clear tidak ada Surpres penggantian Kapolri, kalau isu ini masih terus berkembang itu membenarkan dugaan kita bahwa sengaja ditiup untuk mengganggu stabilitas nasional," ucapnya.

Tanggapan Kapolri Soal Isu Pergantian

Sementara itu, isu yang sama juga sempat ditanggapi langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Ia bersikap tenang dan menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden. Sigit menegaskan bahwa pergantian pemimpin Korps Bhayangkara adalah hak istimewa Presiden Prabowo. "Itu, kan prerogatif Presiden. Jadi, buat kita (Jenderal Listyo Sigit, red) prajurit, kan apa pun dilaksanakan. Kita menunggu saja," ucapnya di Jakarta, Rabu (5/6).

Sikap kenegarawanan yang ditunjukkan Sigit ini pun mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Ia dianggap mampu menjaga profesionalisme dan tidak terpancing oleh isu yang berhembus. Hingga saat ini, tidak ada tanda-tanda resmi mengenai rencana pergantian Kapolri, dan seluruh proses tetap berjalan normal di internal Polri.