PARADAPOS.COM - Pemerintah akhirnya buka suara soal maraknya konten demonstrasi yang beredar di media sosial menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, bersama Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, secara tegas menyatakan bahwa sebagian besar unggahan tersebut merupakan hoaks atau informasi palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Imbauan ini disampaikan langsung di Jakarta pada Jumat, 7 Agustus 2026, sebagai respons atas kekhawatiran publik yang mulai terusik oleh berbagai narasi provokatif yang tersebar luas di platform digital. Menko Polkam: Kondisi Masyarakat Tidak Seperti yang Digambarkan Djamari Chaniago mengawali pernyataannya dengan nada menenangkan. Ia meminta seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mudah terusik oleh hiruk-pikuk informasi yang belum jelas ujung pangkalnya. Pemerintah, menurutnya, telah bergerak untuk menangani persoalan ini secara menyeluruh. "Dan saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua," ujar Djamari saat ditemui awak media. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa situasi faktual di lapangan sangat jauh berbeda dengan apa yang kerap digambarkan dalam berbagai unggahan yang beredar. Pernyataan ini ia sampaikan dengan harapan agar publik tidak serta-merta mempercayai informasi yang sumber maupun kebenarannya masih gelap. "Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan, yang disebarkan melalui media sosial itu," tambahnya. Menkomdigi: Tiga Pola Konten Hoaks yang Teridentifikasi Sementara itu, Meutya Hafid memberikan penjelasan yang lebih teknis mengenai fenomena ini. Dari hasil pemantauan timnya, ia mengidentifikasi setidaknya tiga pola utama dalam penyebaran konten menyesatkan tersebut. Pertama, ada video yang sepenuhnya fiktif karena peristiwanya tidak pernah terjadi. Kedua, ada rekaman lama yang diangkat kembali dan diberi konteks baru yang berbeda. Ketiga, ada pula konten yang menggabungkan kejadian di negara lain seolah-olah terjadi di Indonesia. "Teman-teman harus melihat videonya. Ada yang betul-betul hoaks karena kejadiannya tidak pernah ada. Ada yang menggunakan gambar lama dengan konteks yang berbeda. Ada pula yang menggabungkan kejadian di negara lain seolah-olah terjadi di Indonesia," jelas Meutya. Menurut pengamatannya, fenomena ini bukan sekadar persoalan etika di ruang digital. Dampaknya sudah merasuk ke kehidupan nyata dan mulai mengganggu keseharian masyarakat. Dampak Nyata Hoaks Terhadap Perilaku Masyarakat Meutya menyoroti bahwa informasi yang tidak benar memiliki potensi besar untuk memicu kepanikan dan rasa takut yang tidak berdasar. Dalam beberapa kasus, hal ini bahkan sampai memengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, meskipun kondisi riil di lapangan tidak sesuai dengan narasi yang digaungkan. "Penyebaran informasi palsu bukan hanya persoalan konten digital. Karena informasi hoaks itu berdampak pada keputusan orang per orang dari hari ke hari," ungkapnya. Ia kemudian mencontohkan bagaimana dampak psikologis ini mulai terlihat. Sebagian orang menjadi enggan beraktivitas di luar rumah, sementara yang lain merasa cemas saat hendak bekerja. Menurutnya, kondisi seperti ini sangat tidak tepat dan mencederai semangat kebangsaan, terutama di momen sakral peringatan kemerdekaan. "Ada yang jadi takut keluar, ada yang khawatir ketika bekerja. Menurut saya hal itu tidak tepat, tidak benar, dan mencederai nilai-nilai demokrasi serta semangat nasionalisme di momen peringatan Hari Kemerdekaan," pungkasnya. Imbauan untuk Cek Fakta Sebelum Membagikan Konten Sebagai langkah preventif, pemerintah mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam bersikap. Jangan mudah percaya dan jangan ikut menyebarluaskan video atau informasi mengenai demonstrasi yang belum terverifikasi. Sebelum menekan tombol bagikan, ada baiknya untuk memastikan sumber informasi, waktu kejadian, serta konteksnya terlebih dahulu melalui kanal resmi pemerintah atau media yang kredibel. Dengan begitu, ruang digital tidak lagi menjadi ladang subur bagi penyebaran kebohongan yang dapat memecah belah persatuan.