Hanura Ancam Ganti Pengurus Daerah yang Lambat Jalankan Instruksi Pusat

PARADAPOS.COM - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran pengurus di tingkat daerah: mereka yang dinilai lambat, tidak tanggap, atau bahkan menghambat jalannya instruksi dari pusat siap diganti. Kebijakan ini ditegaskan menyusul gelaran Konsolidasi dan Rapat Teknis Tim Task Force DPP Partai Hanura yang berlangsung di Banten pada Sabtu, 8 Agustus 2026. Langkah tegas ini merupakan bagian dari percepatan konsolidasi internal dan penguatan struktur partai yang tengah disiapkan untuk menghadapi kontestasi Pemilu 2029.

Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura, Rio Capella, yang memimpin langsung agenda tersebut, menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan segan melakukan perombakan di tubuh kepengurusan. Menurutnya, semangat dan komitmen pengurus harus sejalan dengan agenda besar partai. Jika tidak, maka pergantian adalah konsekuensi yang tak terelakkan.

“Kalau ada yang lambat dan tidak tanggap terhadap apa yang diinstruksikan oleh Dewan Pimpinan Pusat maka Dewan Pimpinan Pusat akan mempertimbangkan untuk mengganti kepada pengurus lain yang mungkin punya semangat yang sama dengan teman-teman yang lain,” ungkap Rio.

Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika. Rio menegaskan bahwa selama proses konsolidasi berlangsung, tidak boleh ada ruang untuk perbedaan penafsiran terhadap instruksi yang dikeluarkan DPP maupun Tim Task Force. Semua keputusan harus dijalankan apa adanya, tanpa interpretasi yang bisa memecah fokus organisasi.

Hanura Minta Konsolidasi Berjalan Tanpa Hambatan

Di hadapan para pengurus, Rio memberikan gambaran jelas mengenai target yang ingin dicapai. Ia menjelaskan bahwa kekuatan DPP Partai Hanura sesungguhnya bertumpu pada kekuatan dan kesiapan struktur organisasi di seluruh tingkatan, mulai dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pimpinan Anak Cabang (PAC), hingga pengurus di tingkat ranting. Jika salah satu mata rantai ini lemah, maka dipastikan akan menghambat kelancaran konsolidasi dan pergerakan partai secara keseluruhan.

“Ketika ada satu dua orang yang mengganjal proses ini maka satu dua orang itu akan kita geser dulu mundur kita ganti kepada orang yang memahami tentang perjuangan Hanura ke depan,” tegas Rio.

Pernyataan tegas ini memperlihatkan bahwa DPP tidak main-main dalam memastikan seluruh lini bergerak serempak. Seluruh tingkatan kepengurusan dituntut untuk bergerak cepat dan responsif terhadap setiap instruksi yang diberikan. Tidak ada alasan untuk menjadi penghambat dalam proses penguatan organisasi yang sedang berjalan.

“Tidak boleh ada yang terhambat dalam sebuah pergerakan proses yang cepat ini,” kata Rio.

DPP Tegaskan Kebijakan Berlaku Tanpa Pandang Bulu

Lebih lanjut, DPP Partai Hanura memastikan bahwa kebijakan ini akan diterapkan secara adil dan tanpa pandang bulu. Siapa pun pengurusnya, sekelas apa pun jabatannya, jika dinilai menjadi penghambat, maka yang bersangkutan harus siap digeser. Bahkan, persoalan yang melibatkan satu atau dua orang saja tidak akan dibiarkan menghentikan laju konsolidasi partai.

“Oh tidak ada pandang bulu. Perjalanan ini tidak boleh terhenti karena satu atau dua orang,” tegas Rio.

Dalam kesempatan itu, Rio kembali mengingatkan bahwa seluruh proses konsolidasi ini harus berjalan dalam satu komando dan satu garis perjuangan. Hal ini dinilai krusial agar persiapan menghadapi Pemilu 2029 dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Ia juga meminta seluruh pengurus untuk mengikuti arahan Ketua Umum Partai Hanura tanpa membuat penafsiran berbeda yang dapat mengganggu keseragaman gerak organisasi.

“Perjuangan ini harus tegak lurus, berjalan lurus apa yang diperintahkan Ketua Umum itu yang akan kita lalui. Agar ada satu komando satu apa namanya, satu garis perjuangan dan tidak boleh ada yang menterjemahkan yang berbeda,” ungkap Rio.