Iran Rilis Daftar Tuntutan ke AS untuk Buka Kembali Selat Hormuz

Jakarta - PARADAPOS.COM - Iran secara resmi merilis daftar syarat politik dan militer yang harus dipenuhi Amerika Serikat sebelum Selat Hormuz kembali dibuka untuk lalu lintas kapal internasional. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Keamanan Nasional Iran, Mohammad Bagher Zolghadr, dan dipublikasikan oleh media pemerintah Iran pada Minggu (9/8/2026). Tuntutan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk, sekaligus menjadi sinyal bahwa Iran tidak akan melunak sebelum tuntutannya dipenuhi. Daftar Tuntutan yang Diajukan Teheran Dalam pernyataan yang beredar, Zolghadr—yang juga menjabat sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran—merinci beberapa langkah konkret yang harus diambil Washington. Poin-poin tersebut mencakup pencabutan blokade angkatan laut AS, penarikan seluruh pasukan militer asing dari perairan sekitar, serta komitmen untuk mengakhiri perang secara permanen. Lebih lanjut, daftar itu juga memuat tuntutan finansial. Iran mendesak AS untuk membayar kompensasi atas kerugian ekonomi yang diderita akibat konflik berkepanjangan. Selain itu, Teheran menuntut pencairan seluruh aset Iran yang selama ini dibekukan oleh pihak Amerika. "Ini adalah tuntutan rakyat Iran, yang telah mereka suarakan dengan lantang selama 160 hari kehadiran mereka yang teguh di lapangan dan di jalanan," ujar Zolghadr dalam pernyataannya. Sikap Tegas Iran: Tidak Ada Negosiasi Sebelum AS Berubah Yang menjadi catatan penting dalam pernyataan tersebut adalah penegasan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz sepenuhnya bergantung pada respons AS. Iran menolak untuk berunding atau melonggarkan tekanan sebelum tuntutan mereka dipenuhi. "Selama Amerika tidak memperbaiki perilakunya, Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali," kata Zolghadr, menegaskan sikapnya. Jembatan Diplomasi: Peran Oman dan Perkembangan Terkini Di tengah kebuntuan tersebut, muncul sedikit celah diplomatis. Pada Sabtu (8/8), Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa negaranya sangat dekat untuk mencapai kesepakatan dengan Oman terkait pengelolaan selat tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa kesepakatan itu tetap bergantung pada kondisi-kondisi lain, termasuk evaluasi atas pelanggaran yang menurut Iran telah dilakukan AS terhadap nota kesepahaman yang disepakati kedua negara pada bulan Juni lalu. Menanggapi hal itu, Kementerian Luar Negeri Oman menggambarkan jalannya perundingan sebagai sesuatu yang positif dan konstruktif. Sementara itu, pada hari Jumat (7/8), lembaga penyiaran negara Iran, Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), melaporkan bahwa mayoritas anggota parlemen Iran telah menyetujui usulan kerangka perjanjian dengan Oman, meskipun masih menunggu persetujuan akhir dari otoritas terkait. Di lapangan, situasi ini masih menyisakan ketidakpastian besar bagi pasar energi global. Para analis mencermati bahwa setiap perkembangan di Selat Hormuz akan berdampak langsung pada harga minyak dunia, mengingat selat tersebut merupakan jalur transit bagi hampir seperlima konsumsi minyak global. Belum ada tanggapan resmi dari Gedung Putih mengenai daftar tuntutan yang dirilis Teheran tersebut.