Komisi I DPR: Wamenhan Boleh dari Nonmiliter, Keputusan di Tangan Prabowo

PARADAPOS.COM - Nama Norman Joesoef mencuat dalam bursa calon Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) dan memicu respons dari DPR. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyatakan bahwa peluang figur dari kalangan nonmiliter untuk mengisi posisi tersebut tetap terbuka, namun keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan Dave di tengah diskursus publik mengenai kemungkinan pengusaha industri pertahanan menduduki jabatan strategis di Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Nonmiliter Bukan Halangan, Asalkan Ada Sinergi

Menanggapi kabar tersebut, Dave Laksono menilai latar belakang nonmiliter, termasuk pengusaha, tidak serta-merta menjadi persoalan dalam struktur birokrasi Kemhan. Ia menekankan bahwa gesekan dengan TNI tidak akan terjadi selama ada pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang berjalan efektif di lapangan. Menurutnya, sinergi antarlembaga justru bisa terbangun profesional apabila semua pihak berpegang pada kerangka kebijakan pertahanan yang sama.

“Apabila nantinya posisi tersebut diisi oleh sosok dari kalangan nonmiliter, saya kira hal itu tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang otomatis menimbulkan gesekan dengan TNI. Selama pembagian tugas dan kewenangan jelas, komunikasi berjalan baik, serta seluruh pihak bekerja dalam kerangka kebijakan pertahanan yang sama, sinergi dapat berjalan secara profesional. Yang utama adalah menjaga soliditas dan menempatkan kepentingan pertahanan negara di atas kepentingan lainnya," ujar Dave dalam keterangannya pada Minggu (9/8/2026).

Kompetensi Lebih Utama daripada Latar Belakang Profesi

Lebih lanjut, Dave berpandangan bahwa faktor profesi bukanlah satu-satunya ukuran dalam menentukan sosok yang layak menduduki jabatan Wamenhan. Ia menggarisbawahi sejumlah aspek lain yang dinilai jauh lebih krusial. Aspek-aspek tersebut meliputi kapasitas intelektual, rekam jejak pengalaman, serta pemahaman mendalam terhadap isu-isu strategis pertahanan yang dinamis.

“Menurut saya, latar belakang militer maupun nonmiliter tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran. Posisi Wakil Menteri Pertahanan membutuhkan kompetensi, pengalaman, pemahaman terhadap isu strategis pertahanan, serta kemampuan membangun koordinasi yang baik," tuturnya.

Ia menambahkan, dengan kapasitas yang mumpuni, seorang Wamenhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan memberikan dukungan optimal kepada Menteri Pertahanan. Hal ini, lanjutnya, berlaku universal tanpa memandang dari mana latar belakang profesional figur tersebut berasal.

Keputusan Mutlak di Tangan Presiden

Soal siapa yang nantinya akan mengisi kursi Wamenhan, Dave Laksono dengan tegas menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan publik untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum ada pengumuman resmi dari Istana. Proses yang sedang berjalan, menurutnya, harus dihormati oleh semua pihak.

“Terkait wacana pengisian posisi Wakil Menteri Pertahanan, menurut saya, hal tersebut merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menentukan susunan dan kebutuhan kabinet," katanya.

Ia pun mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menunggu keputusan resmi dan tidak mendahului proses yang masih berjalan. Yang terpenting, siapa pun yang nantinya dipercaya harus memiliki kapasitas untuk menjawab kebutuhan organisasi dan memperkuat pelaksanaan kebijakan pertahanan nasional. Nama Norman Joesoef sendiri sebelumnya diketahui merupakan pengusaha yang aktif di sektor industri pertahanan, sehingga namanya dinilai masuk akal dalam bursa calon Wamenhan.