Netanyahu Tolak Dokumen Perdamaian Gaza Bentukan Trump, Tegaskan Tak Ada Penarikan Pasukan Sebelum Hamas Dilucuti

PARADAPOS.COM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara resmi menolak dokumen 15 poin yang disusun oleh Board of Peace (BoP) Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Penolakan ini disampaikan Netanyahu pada Minggu, 9 Agustus 2026, dengan menegaskan bahwa militer Israel tidak akan menarik pasukannya dari Jalur Gaza sebelum kelompok Hamas dilucuti seluruh persenjatannya, termasuk senjata berat dan ringan. Sikap tegas ini muncul setelah BoP Gaza merilis rancangan kesepakatan pada 31 Juli lalu yang memuat prinsip-prinsip dan mekanisme pelaksanaan tahap berikutnya dari rencana perdamaian yang digagas Trump.

Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu dalam sebuah video yang dirilis setelah dimulainya rapat kabinet, seperti dikutip harian Yedioth Ahronoth. Dalam kesempatan itu, ia secara gamblang menyatakan penolakan pemerintahannya terhadap dokumen yang diajukan BoP Gaza tersebut.

Penolakan Tegas Netanyahu dan Syarat Utama

"Israel menolak dokumen 15 poin yang dipublikasikan oleh Board of Peace Gaza," ujar Netanyahu dalam pernyataannya. Ia kemudian menegaskan bahwa tidak akan ada pengurangan kehadiran militer Israel di wilayah tersebut sebelum tuntutan utama dipenuhi.

"Militer Israel tidak akan melakukan penarikan apa pun sampai Hamas dilucuti. Pelucutan itu harus mencakup senjata berat maupun senjata yang lebih ringan. Kami menginginkan pelucutan senjata yang nyata, bukan pelucutan senjata semu," tegasnya.

Pernyataan ini sekaligus menjawab spekulasi mengenai kemungkinan kompromi keamanan di Gaza. Netanyahu menekankan bahwa pelucutan senjata yang dimaksud harus bersifat menyeluruh dan dapat diverifikasi, bukan sekadar simbolis.

Pembicaraan dengan Amerika Serikat

Meski bersikap keras, Netanyahu mengungkapkan bahwa pemerintah Israel masih terus menjalin komunikasi dengan Washington terkait rencana tersebut. Ia menyebut bahwa Amerika Serikat telah mengajukan sejumlah gagasan, namun hanya sebagian kecil yang dapat diterima oleh pemerintah Israel.

Sikap selektif ini menunjukkan adanya ruang negosiasi yang masih terbuka, meskipun posisi Israel mengenai isu pelucutan senjata Hamas tampaknya tidak dapat ditawar. Ketegangan diplomatik pun terasa mengemuka di sela-sela upaya mediasi yang dilakukan oleh utusan khusus AS.

Isi Dokumen BoP Gaza

Dokumen yang menjadi pangkal perselisihan ini pertama kali dirilis oleh BoP Gaza pada 31 Juli lalu. Rancangan kesepakatan tersebut tidak hanya mengatur aspek keamanan, tetapi juga mencakup pengaturan administrasi dan masa transisi di Jalur Gaza.

Lebih jauh lagi, dokumen itu turut mengusulkan sebuah jalur politik yang dinilai dapat menjadi landasan untuk penyelesaian konflik jangka panjang. Namun, poin-poin terkait mekanisme pelucutan senjata dan jadwal penarikan pasukan menjadi batu sandungan utama dalam negosiasi.

Di lapangan, situasi di Gaza masih dibayangi ketidakpastian. Warga setempat berharap ada kejelasan mengenai masa depan wilayah mereka, sementara para analis memandang kebuntuan ini sebagai ujian bagi efektivitas peran AS sebagai penengah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Hamas maupun BoP Gaza mengenai penolakan Netanyahu tersebut.