KPU RI Belum Beri Jawaban soal Arsip Ijazah Jokowi yang Hilang, Pelapor Siapkan Gugatan Citizen Lawsuit

PARADAPOS.COM - Peneliti independen Bonatua Silalahi, bersama tokoh publik Marwan Batubara dan sejumlah purnawirawan TNI, mendatangi Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta Pusat. Kedatangan mereka pada pekan ini merupakan tindak lanjut atas somasi yang telah dilayangkan sebelumnya, sekaligus upaya meminta kepastian hukum terkait arsip dokumen syarat pencalonan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang dinyatakan hilang di KPU Solo. Hingga kedatangan rombongan tersebut, KPU RI dinilai belum memberikan jawaban konkret atas notifikasi yang disampaikan.

Persoalan ini bermula dari surat somasi yang telah tiga kali dilayangkan Bonatua kepada pihak terkait. Ia meminta kejelasan mengenai arsip kelengkapan ijazah Jokowi yang digunakan dalam pencalonan Pilkada Solo pada 2005 dan 2010. Dokumen tersebut disebut-sebut hilang dari arsip KPU Solo, sebuah kondisi yang memicu tanda tanya besar tentang tata kelola dokumen negara.

Notifikasi dan Respons yang Dinilai Belum Tuntas

Bonatua mengungkapkan bahwa langkahnya kali ini adalah untuk memastikan apakah ada perkembangan dari surat yang telah dikirim. Hasilnya, ia mengaku belum mendapatkan jawaban yang diharapkan.

"Kami sudah bersurat dan memberikan notifikasi. Tadi kami datang memastikan, ternyata mereka belum memiliki jawaban. Oleh karena itu, minggu depan kami akan melayangkan gugatan Citizen Lawsuit (CLS)," kata Bonatua dalam tayangan Youtube Sentana TV, dikutip Minggu (9/8/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa jalur hukum akan menjadi langkah berikutnya setelah komunikasi administratif dinilai tidak membuahkan hasil. Rombongan yang datang tampak serius membawa sejumlah dokumen dan tuntutan yang telah disiapkan.

Dua Gugatan yang Disiapkan di Ranah Hukum

Dalam proses hukum mendatang, setidaknya ada dua jalur yang tengah disiapkan secara paralel. Pertama, gugatan Citizen Lawsuit (CLS) yang akan diajukan pekan depan. Kedua, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang juga tengah dirancang ulang.

Salah satu tuntutan inti dalam gugatan tersebut adalah meminta majelis hakim memerintahkan KPU untuk melakukan pencarian resmi terhadap arsip kelengkapan berkas ijazah tahun 2005 dan 2010. Pencarian ini dinilai krusial untuk mengungkap keberadaan dokumen yang menjadi pokok persoalan.

Selain itu, Bonatua dan rombongan juga meminta agar seluruh arsip pencalonan periode 2005 hingga 2019 diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Langkah ini dianggap perlu agar dokumen-dokumen tersebut dapat diautentikasi secara resmi dengan membandingkannya terhadap dokumen asli yang ada.

Sementara itu, gugatan ke PTUN diarahkan untuk menguji keabsahan produk hukum terkait pencalonan. Ini merupakan upaya untuk meninjau kembali landasan yuridis dari proses yang telah berjalan, tidak hanya berhenti pada persoalan administratif semata.

Dukungan Tokoh Publik dan Purnawirawan

Langkah hukum yang ditempuh Bonatua tidak berjalan sendiri. Marwan Batubara, pengamat politik dan tokoh publik, turut memberikan dukungan penuh. Ia menilai persoalan ini tidak boleh berhenti sebagai polemik di ruang publik tanpa ada pembuktian formal.

"Kami tidak mau persoalan ini berhenti tanpa ada pembuktian di sidang pengadilan. Ini bukan sekadar masalah hukum, tetapi juga persoalan keterbukaan dan etika politik bagi masa depan bangsa," ujar Marwan.

Senada dengan Marwan, Laksma (Purn) Mur Aladin menjelaskan bahwa keterlibatan dirinya bersama para purnawirawan TNI lainnya adalah untuk mengawal proses hukum melalui jalur konstitusional. Mereka berkomitmen untuk memastikan setiap tahapan peradilan berlangsung secara transparan dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.