Kapolri Listyo Sigit Dikukuhkan sebagai Anggota Kehormatan Tapak Suci Muhammadiyah

PARADAPOS.COM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi dikukuhkan sebagai Anggota Kehormatan Tapak Suci Muhammadiyah pada 8 Agustus 2026. Pengukuhan ini berlangsung di Jakarta dan menjadi simbol penguatan hubungan institusional antara Polri dengan organisasi kemasyarakatan Islam tersebut. Momen ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam menghadapi dinamika tantangan nasional.

Upacara pengukuhan berlangsung khidmat. Para petinggi organisasi dan undangan tampak memenuhi ruangan, menyaksikan momen bersejarah yang menghubungkan institusi penegak hukum dengan salah satu organisasi massa terbesar di Indonesia. Suasana kebersamaan begitu terasa, mencerminkan harapan akan kolaborasi yang lebih erat ke depannya.

Visi Sejalan untuk Lindungi Masyarakat

Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan pandangannya mengenai keselarasan visi antara Polri dan Muhammadiyah. Ia menegaskan bahwa kedua institusi memiliki semangat yang sama dalam melindungi masyarakat Indonesia dari berbagai ancaman. Pernyataan ini bukan sekadar formalitas seremonial, melainkan cerminan kesadaran mendalam bahwa keamanan nasional tidak bisa dicapai oleh satu institusi saja. Dibutuhkan sinergi lintas elemen bangsa untuk mewujudkannya.

Kapolri secara khusus menyoroti pentingnya silaturahmi yang berkelanjutan dan kolaborasi yang produktif antara Polri, Muhammadiyah, dan Tapak Suci. Ia berharap kerja sama ini dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hubungan ini dipandang sebagai fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

"Kita memiliki semangat dan tekad yang sama untuk menjaga masyarakat kita dari ancaman. Dalam situasi apa pun, Indonesia tetap bisa bertahan dan tetap bisa bertumbuh," demikian ditegaskan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam kesempatan tersebut (8/8/2026).

Penilaian Pengamat: Lebih dari Sekadar Simbol

Menarik untuk dicermati, pernyataan Kapolri tersebut tidak luput dari perhatian para pengamat. Boni Hargens, Analis politik dan hukum sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), memberikan penilaian yang mendalam. Menurutnya, apa yang disampaikan Kapolri bukanlah retorika belaka, melainkan mencerminkan komitmen yang murni dan teguh terhadap dua hal fundamental yang krusial bagi stabilitas Indonesia saat ini.

Boni Hargens memaparkan dua komitmen yang tersirat dalam pernyataan Kapolri tersebut. Pertama, komitmen menjaga kesatuan Polri dengan masyarakat sipil dalam konteks society-policing yang berorientasi pada terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini, lanjutnya, menempatkan masyarakat bukan sebagai objek pengamanan, melainkan sebagai mitra aktif Polri.

"Pertama adalah komitmen menjaga kesatuan Polri dengan masyarakat sipil dalam konteks society-policing yang berorientasi pada terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan sebagai objek pengamanan, melainkan sebagai mitra aktif Polri," ujar Boni Hargens dalam keterangan tertulis pada Minggu (9/8).

Lebih lanjut, akademisi ilmu politik dan ilmu hukum yang juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA tersebut menegaskan komitmen kedua dari Kapolri. Komitmen tersebut adalah mengutamakan keutuhan nasional di tengah situasi ekonomi dan politik global yang tidak menentu. Hal ini dinilai penting dalam rangka menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran, karena stabilitas internal menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan dan kemajuan Indonesia ke depan.

"Transendensi dari gagasan Kapolri adalah bagaimana menyatukan masyarakat sipil dan Polri sebagai upaya menjamin stabilitas nasional dalam segala gatra, terutama gatra keamanan. Itu sesuatu yang fundamental dan paling dibutuhkan pemerintah saat ini," ujar Boni.

Relevansi di Tengah Ketidakpastian Global

Boni lebih jauh menjelaskan bahwa di tengah ketidakpastian geopolitik global dan tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia, pendekatan society-policing yang digaungkan Kapolri menjadi sangat relevan. Pendekatan ini dinilai sebagai strategi jitu untuk menjaga kohesi sosial. Ketika kepercayaan antara aparat penegak hukum dan masyarakat sipil terjaga dengan baik, fondasi bagi stabilitas nasional pun menjadi semakin kuat dan kokoh.

Dia juga menggarisbawahi gagasan yang diusung Kapolri sebagai sebuah nosi yang memiliki dimensi melampaui sekadar simbolisme seremonial. Penyatuan masyarakat sipil dan Polri dalam satu visi keamanan bersama merupakan langkah strategis yang sangat dibutuhkan oleh pemerintahan saat ini, khususnya dalam menghadapi dinamika situasi yang kompleks baik di tingkat nasional maupun global.

"Penyatuan masyarakat sipil dan Polri dalam satu visi keamanan bersama merupakan langkah strategis yang sangat dibutuhkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam menghadapi dinamika situasi yang kompleks baik di tingkat nasional maupun global," ujar doktor filsafat lulusan terbaik Universitas Walden, Amerika Serikat, tersebut.

Peristiwa pengukuhan ini menjadi penanda penting bahwa pendekatan keamanan berbasis komunitas (community-based policing) kini semakin mengakar dalam strategi institusional Polri di era kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Langkah ini tidak hanya membangun jembatan komunikasi, tetapi juga merawat kepercayaan publik yang menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas bangsa.