Netanyahu Resmi Tolak Rencana Damai Gaza Versi Trump, Tegaskan Tak Akan Tarik Pasukan Sebelum Hamas Dilucuti

PARADAPOS.COM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara resmi menolak rencana perdamaian Gaza yang didukung Presiden AS Donald Trump pada Minggu (09/08). Penolakan ini disampaikan Netanyahu di hadapan kabinetnya, dengan menegaskan bahwa militer Israel tidak akan menarik diri dari Gaza hingga kelompok Hamas dilucuti dari seluruh persenjatannya. Sikap ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Tel Aviv dan Washington, sekaligus menjadi sinyal keretakan baru di antara kedua sekutu dekat tersebut.

Keputusan itu diumumkan kurang dari tiga bulan menjelang pemilu nasional Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober 2026. Momen politik domestik yang sensitif ini tampaknya turut mewarnai sikap keras Netanyahu, yang dalam beberapa jajak pendapat terbaru menunjukkan persaingan ketat dengan para pesaingnya. Tekanan dari partai-partai sayap kanan ekstrem di koalisinya pun kian kuat, menolak setiap bentuk konsesi terhadap Hamas.

Pernyataan Tegas Netanyahu Soal Pelucutan Senjata

Dalam rapat kabinet yang digelar pada hari Minggu, Netanyahu secara eksplisit menyebutkan penolakannya terhadap dokumen berisi 15 poin yang selama ini menjadi dasar negosiasi. "Israel menolak dokumen 15 poin itu," ujarnya, merujuk pada rencana yang telah disetujui Hamas pada akhir Juli 2026 lalu.

Penegasan ini kemudian diperkuat dengan pernyataan bahwa militer Israel tidak akan melakukan penarikan pasukan dalam bentuk apa pun. "Tidak akan melakukan penarikan apa pun sampai senjata Hamas benar-benar dilucuti," katanya. Ia pun merinci cakupan pelucutan tersebut, yang tidak hanya terbatas pada senjata berat, melainkan juga mencakup "senjata ringan, dan semua jenis senjata."

Menariknya, di balik sikap kerasnya, Netanyahu mengaku tetap menjalin komunikasi dengan Washington. Ia bahkan menyebut Trump sebagai "teman terbaik di Gedung Putih," namun dengan nada yang lebih hati-hati, ia menambahkan bahwa "mereka memiliki gagasan, sebagian di antaranya dapat kami terima dan sebagian lainnya tidak, serta kami tahu cara mempertahankan pendirian kami dalam hal-hal ini." Hingga saat ini, pihak Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi atas penolakan tersebut.

Rencana Trump dan Sikap Hamas

Rencana perdamaian yang digagas Trump pada Juli 2026 itu sejatinya menawarkan sebuah kerangka kerja yang cukup komprehensif. Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang menyusun rencana tersebut mengusulkan agar pasukan Israel mundur secara bertahap, sementara Hamas secara bersamaan menyerahkan persenjataannya. Setelah itu, Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) akan berkolaborasi dengan kepolisian Palestina yang baru untuk menjaga keamanan di wilayah Gaza.

Namun, di lapangan, situasinya jauh lebih rumit. Hamas, yang oleh Israel, AS, dan Uni Eropa masih dianggap sebagai organisasi teroris, cenderung menghindari istilah "pelucutan senjata." Mereka lebih suka menyebutnya sebagai penyerahan senjata untuk disimpan di bawah administrasi teknokratik Palestina yang didukung AS. Bagi Hamas, kesepakatan ini tidak bisa berjalan sepihak; pelaksanaannya bergantung pada pemenuhan kewajiban Israel, terutama penarikan pasukan dan penghentian serangan.

Bassem Naim, anggota biro politik Hamas, menyuarakan harapannya agar para mediator, khususnya dari AS, dapat menekan Netanyahu. "Kami berharap para mediator dan penjamin dari Amerika Serikat menekan Netanyahu dan pemerintahannya agar mematuhi rencana kerja tersebut dan tidak menghalangi proses ini karena alasan politik internal maupun pemilu," tuturnya. Hingga Minggu (09/08), Hamas menegaskan komitmennya terhadap rencana perdamaian yang didukung Trump tersebut.

"Pilihan Satu-satunya" Menurut Board of Peace

Nickolay Mladenov, Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza, memberikan perspektif berbeda. Ia menegaskan bahwa Israel juga tidak memiliki kewajiban apa pun sampai Hamas benar-benar menyerahkan seluruh persenjataannya, termasuk senapan serbu. Namun, dalam wawancaranya dengan Channel 12 Israel, Mladenov mengungkapkan bahwa militer Israel pada akhirnya harus mundur "sektor demi sektor" setelah senjata-senjata Hamas dikumpulkan dan dinonaktifkan.

"Pilihan yang kami tawarkan saat ini adalah satu-satunya jalan ke depan yang menjamin tragedi ini tidak terulang lagi," ujarnya, merujuk pada serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang besar-besaran di Jalur Gaza. Meski menghadapi penolakan, Mladenov memastikan bahwa pembicaraan dengan Israel masih terus berlanjut dan ia berharap akan ada "hasil yang positif."

Tekanan Politik Domestik dan Dampak di Lapangan

Perselisihan ini jelas bukan sekadar perbedaan teknis soal jadwal penarikan pasukan. Ini adalah puncak gunung es dari perbedaan pandangan yang lebih dalam antara Netanyahu dan Trump mengenai cara menangani konflik di Iran, Lebanon, dan Gaza. Meski kerap dianggap sebagai sekutu dekat, belakangan ini hubungan keduanya diuji oleh serangkaian kebijakan luar negeri yang berbeda arah.

Di dalam negeri Israel, sikap Netanyahu ini mendapat sambutan hangat dari kalangan garis keras. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, misalnya, dengan tegas menyatakan dukungannya. "Kami berperang dengan tujuan utama, yaitu menghancurkan Hamas," tegasnya. "Tentara tidak boleh mundur, bahkan sejauh satu milimeter pun dari Jalur Gaza."

Sementara itu, di lapangan, situasi kemanusiaan masih memprihatinkan. Rencana perdamaian ini sejatinya didasarkan pada gencatan senjata yang dimediasi AS pada Oktober 2025. Namun, Otoritas kesehatan Gaza mencatat lebih dari 1.250 warga Palestina tewas dalam serangan Israel sejak saat itu, sementara militer Israel melaporkan lima tentaranya gugur di periode yang sama. Pasukan Israel masih menguasai sebagian besar wilayah Gaza, dan lebih dari 2 juta penduduknya terpaksa mengungsi ke wilayah pesisir yang lebih sempit, tinggal di tenda-tenda atau bangunan yang rusak akibat gempuran.