Pemerintah Fokuskan Penanganan Karhutla di Enam Provinsi, Kerahkan 43 Helikopter Water Bombing

PARADAPOS.COM - Pemerintah memusatkan perhatian pada enam provinsi yang dinilai paling rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul meluasnya titik api di sejumlah wilayah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, mengumumkan langkah ini dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 10 Agustus 2026. Keenam provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Hingga saat ini, luas lahan yang terbakar tercatat mencapai sekitar 107 ribu hektare, dan pemerintah telah mengerahkan armada udara untuk mempercepat pemadaman.

Pengumuman ini bukan tanpa alasan. Kawasan-kawasan tersebut memiliki bentang lahan gambut yang luas, sebuah faktor yang secara signifikan meningkatkan risiko kebakaran, terutama ketika musim kemarau ekstrem tiba. Kondisi ini diperparah oleh fenomena iklim El Niño yang kerap memperpanjang periode kekeringan. “Dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis ada enam provinsi,” kata Djamari Chaniago dalam keterangannya kepada wartawan.

Situasi di lapangan menunjukkan bahwa api tidak hanya berkobar di area gambut. Beberapa kawasan konservasi dan pegunungan juga melaporkan kemunculan titik api, seperti di Gunung Bromo (Jawa Timur), Gunung Gede Pangrango (Jawa Barat), dan Gunung Rinjani (Nusa Tenggara Barat). Menghadapi penyebaran yang kian meluas ini, pemerintah mengoptimalkan strategi pemadaman dari udara. Armada yang disiagakan cukup besar, melibatkan puluhan helikopter water bombing dan pesawat fixed-wing.

Operasi Udara dan Dukungan Logistik

“Kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed-wing juga bisa antara 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan,” ungkap Djamari. Jumlah ini dinilai dinamis dan akan terus disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan serta kebutuhan operasional. Langkah ini diambil untuk memastikan api dapat dijinakkan sebelum meluas ke area yang lebih sulit dijangkau.

Di sisi lain, upaya pemadaman dari jalur darat tidak diabaikan. Pemerintah memperkuat pasokan logistik dengan menyediakan tangki fleksibel yang berfungsi sebagai penampung air sementara. Fasilitas ini krusial bagi para petugas gabungan yang bertugas di lokasi-lokasi terpencil, memastikan mereka tidak kehabisan pasokan air saat memadamkan api di titik-titik yang sulit dijangkau kendaraan roda empat.

Koordinasi Terpadu dan Kewaspadaan

Djamari menegaskan bahwa pengendalian karhutla ini membutuhkan sinergi yang solid. Seluruh elemen, mulai dari kementerian/lembaga, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah, terus memperkuat koordinasi terpadu. Tujuannya jelas: mengendalikan setiap titik api yang muncul dan mencegah dampak asap yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat serta aktivitas penerbangan.

Dengan luas lahan terbakar yang sudah mencapai angka yang signifikan, pemerintah menggarisbawahi bahwa kewaspadaan tidak boleh kendur. Fokus utama tetap pada pencegahan dini dan respons cepat, mengingat potensi kerugian ekologis dan ekonomi yang ditimbulkan oleh karhutla sangat besar. Masyarakat di sekitar kawasan rawan pun diimbau untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan dalam kondisi cuaca kering seperti sekarang.