PARADAPOS.COM - Presiden Lebanon, Joseph Aoun, menegaskan negaranya tidak akan mentoleransi kehadiran pasukan Israel di wilayahnya, dan berkomitmen untuk terus mengupayakan penarikan penuh tentara Israel. Pernyataan tegas ini disampaikan Aoun pada Selasa (11/8) di tengah masih berlangsungnya serangan Israel yang nyaris terjadi setiap hari di selatan Lebanon, meskipun telah ada perjanjian kerangka kerja yang ditandatangani kedua negara pada 26 Juni lalu. Sikap ini juga menggarisbawahi tuntutan utama Lebanon: penarikan pasukan Israel, pemulangan tawanan, dan rekonstruksi daerah-daerah yang hancur akibat perang.
Dalam pertemuan dengan delegasi Maronite Foundation in the World, Aoun menyampaikan pesan yang tidak bisa ditafsirkan ganda. "Pada akhirnya, kami tidak akan membiarkan Israel tetap berada, bahkan satu inci pun di tanah kami, atau membiarkan satu pun tentara Israel tetap berada di wilayah kami," ujarnya, seperti dikutip kantor kepresidenan. Kalimat itu disampaikan di hadapan para tokoh komunitas Maronite, sebuah sinyal bahwa pemerintahnya berupaya merangkul seluruh komponen masyarakat dalam isu kedaulatan ini.
Kesepakatan Nasional dan Perundingan yang Berjalan
Kepala negara itu menambahkan bahwa seluruh rakyat Lebanon sebenarnya sudah sepakat mengenai tujuan-tujuan utama. Selain penarikan pasukan Israel, ada dua prioritas lain yang tak kalah penting: memulangkan para tawanan dan membangun kembali wilayah-wilayah yang luluh lantak. Ini bukan sekadar wacana politik—di lapangan, warga yang mengungsi masih menunggu kepastian untuk bisa kembali ke rumah mereka.
Menariknya, Aoun juga mengakui adanya kemajuan dalam perundingan. Ia menilai perkembangan tersebut lebih baik daripada dampak perang yang selama ini menghancurkan. Menurutnya, penandatanganan perjanjian kerangka kerja telah berkontribusi menurunkan frekuensi serangan Israel. Efeknya mulai terasa: lebih banyak warga Lebanon yang memberanikan diri pulang ke tanah air pada musim panas ini, meski situasi keamanan belum sepenuhnya kondusif.
Perjanjian Washington dan Kelanjutan Negosiasi
Sebagai konteks, Lebanon dan Israel menandatangani perjanjian kerangka kerja di Washington pada 26 Juni. Kesepakatan itu memuat ketentuan gencatan senjata penuh dan pemulihan kendali militer Lebanon atas wilayah selatan—dengan satu syarat besar: pelucutan senjata kelompok Hizbullah. Setelah penandatanganan, mekanisme pelaksanaannya kemudian dibahas lebih lanjut dalam perundingan lanjutan di Roma pada 6-7 Agustus.
Namun, realitas di lapangan masih jauh dari kata damai. Serangan Israel terhadap Lebanon masih terjadi hampir setiap hari, dan kehadiran militer Israel di selatan Lebanon masih dipertahankan. Akibatnya, sebagian besar penduduk lokal masih terpaksa mengungsi, hidup dalam ketidakpastian di tengah reruntuhan rumah mereka. Presiden Aoun sendiri menegaskan bahwa sudah saatnya bagi penduduk Lebanon selatan untuk mencapai stabilitas di tanah kelahiran mereka dan memulihkan fungsi negara secara penuh—terlepas dari adanya penentangan dari berbagai pihak.
Artikel Terkait
PPATK: Anak-anak Rentan Jadi Korban Kejahatan Siber, Orang Tua Diminta Perketat Pendampingan Digital
Airlangga Minta Emiten Perkuat Fundamental dan Tata Kelola demi Jaga Kepercayaan Investor
TOP 1 Lubricants Uji Ketahanan Pelumas Full Synthetic di Riding Experience Route360
Kebakaran Bromo Tersisa Satu Titik di Pasuruan, Luas Lahan Terdampak Capai 889 Hektare