Mendagri Tito Karnavian Dorong Forkopimda se-Sumatera Perkuat Sinergi demi Stabilitas dan Percepatan Ekonomi

PARADAPOS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se- regional Sumatera untuk memperkuat sinergi. Arahan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera yang digelar di Balairung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, Rabu 12 Agustus 2026. Tito menegaskan bahwa kekompakan antarunsur Forkopimda menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas daerah dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika kebangsaan.

Rapat yang dihadiri para gubernur, kapolda, dan pangdam tersebut menjadi ajang konsolidasi untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Suasana ruangan Balairung BP Batam tampak serius namun hangat, dengan para peserta menyimak setiap arahan yang disampaikan oleh orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri tersebut.

Kekuatan yang Disatukan

Tito Karnavian mengawali arahannya dengan menekankan bahwa masing-masing unsur Forkopimda memiliki kewenangan dan kekuatan yang berbeda-beda. Ia lantas mengibaratkan kekuatan tersebut sebagai potongan puzzle yang belum tersusun; jika tidak disatukan, maka gambaran besarnya tidak akan pernah terlihat utuh.

“Forkopimda ini masing-masing punya power. Dan power ini kalau disatukan akan solid, akan bagus,” ujarnya di hadapan para peserta rapat.

Menurut mantan Kapolri tersebut, apabila kekuatan-kekuatan itu dapat dilebur dalam satu koordinasi yang solid, pemerintah daerah (Pemda) akan jauh lebih gesit dalam merespons persoalan. Mulai dari isu politik, penegakan hukum, gangguan keamanan, hingga percepatan pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing.

Komunikasi Rutin Sebagai Kunci

Di sisi lain, Tito juga mengakui bahwa membangun kekompakan di internal Forkopimda bukanlah pekerjaan yang instan. Setiap unsur memiliki tugas pokok, kewenangan, dan bahkan kepentingan kelembagaan yang berbeda. Tanpa komunikasi yang terjaga, potensi gesekan antarlembaga bisa saja muncul dan berujung pada terhambatnya pelayanan publik.

Karena itu, ia mengingatkan pentingnya membangun komunikasi secara rutin, bukan hanya ketika masalah sudah mencuat ke permukaan. Komunikasi yang dibangun secara insidental dinilai tidak akan cukup untuk membangun trust antarpimpinan daerah.

Mendagri kemudian menyarankan agar Forkopimda menggelar rapat koordinasi secara berkala, setidaknya satu atau dua bulan sekali. Selain forum formal, pertemuan-pertemuan informal juga dinilai memiliki peran strategis untuk mencairkan suasana dan mempererat hubungan personal antar pimpinan.

Dampak Langsung pada Pembangunan

Lebih lanjut, Tito memaparkan bahwa tingkat kekompakan Forkopimda memiliki efek langsung terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Daerah yang para pimpinannya memiliki hubungan harmonis cenderung lebih cepat dalam menuntaskan berbagai persoalan di lapangan. Sebaliknya, ketidakharmonisan yang dibiarkan berlarut-larut hanya akan menjadi ganjalan bagi kelancaran program-program pembangunan.

Ia mencontohkan, banyak kasus kemacetan birokrasi atau mandeknya proyek strategis daerah yang akar masalahnya bukan pada anggaran atau teknis, melainkan pada buruknya koordinasi antarunsur pimpinan. Padahal, dengan sinergi yang baik, berbagai hambatan birokrasi bisa diurai lebih cepat.

Penegasan ini menjadi pengingat bagi seluruh peserta rapat bahwa stabilitas politik dan keamanan di wilayah Sumatera tidak bisa dilepaskan dari kualitas hubungan antarlembaga. Momentum rapat koordinasi ini pun diharapkan menjadi titik awal bagi penguatan soliditas Forkopimda di seluruh provinsi di Pulau Sumatera.