Kementerian PU Pastikan Percepatan Penanganan Infrastruktur dan Kebutuhan Dasar Warga Terdampak Gempa NTT

PARADAPOS.COM - Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan percepatan penanganan akses infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan jajarannya telah memeriksa sejumlah ruas jalan dan jembatan yang rusak, dengan fokus utama memulihkan konektivitas yang sempat terputus pascagempa yang berpusat di kawasan Pulau Flores itu. Hal ini disampaikan Dody usai mengikuti rapat koordinasi penanganan darurat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, pada Minggu, 16 Agustus 2026.

Kondisi di Lapangan dan Prioritas Penanganan

Dody mengungkapkan, berdasarkan pengecekan langsung di lapangan, sebagian titik infrastruktur sudah mulai tertangani. Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah yang belum tuntas, terutama terkait satu jembatan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. "Kami sudah cek kondisi di lapangan. Untuk beberapa titik sudah mulai tertangani, tetapi masih ada yang perlu kami selesaikan. Ada satu jembatan yang masih harus ditangani dan kami terus berpacu agar bisa segera ditangani," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu, 16 Agustus 2026.

Rapat koordinasi yang digelar di Labuan Bajo tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, unsur TNI dan Polri, serta para kepala daerah. Pertemuan ini difokuskan untuk menyinkronkan langkah percepatan penanganan di lapangan dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera dipenuhi. Suasana rapat berlangsung dinamis, mengingat koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam situasi tanggap darurat seperti ini.

Instruksi Tegas untuk Jajaran UPT

Dody telah memberikan instruksi tegas kepada jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) di NTT untuk segera bergerak ke titik-titik yang membutuhkan penanganan. Prioritas utama diberikan pada ruas jalan yang menjadi jalur utama mobilitas warga, distribusi logistik bantuan, serta akses menuju layanan kedaruratan. Penanganan dilakukan secara bertahap namun tetap mengedepankan kecepatan.

"Kami sudah koordinasikan dengan teman-teman balai (UPT) untuk bergerak ke titik-titik yang membutuhkan penanganan. Kalau ada kebutuhan tambahan, kami siap membantu dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain," jelasnya. Ia menambahkan, jika diperlukan dukungan alat berat atau personel tambahan, pihaknya siap memobilisasi sumber daya dari daerah lain.

Kementerian PU tidak bekerja sendiri. Dody menegaskan bahwa penanganan dampak bencana ini menuntut kolaborasi erat antar kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Sinkronisasi data dan kebutuhan di lapangan terus dilakukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Ke depannya, Kementerian PU akan terus memantau kondisi infrastruktur selama masa tanggap darurat. Melalui UPT di NTT, pemantauan dan perbaikan infrastruktur akan dilanjutkan secara berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya bertujuan memulihkan akses, tetapi juga memastikan distribusi bantuan berjalan lancar dan kebutuhan dasar warga di wilayah terdampak gempa Flores dapat terpenuhi dengan baik.