PARADAPOS.COM - Polemik soal data upah pengupas bawang yang disebut-sebut masuk ke dalam pidato Presiden Prabowo Subianto semakin memanas. Pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu menuding ada faksi di lingkaran pemerintahan yang sengaja menyelundupkan informasi palsu, hingga memicu kritik luas dari masyarakat. Tuduhan itu disampaikan melalui akun media sosial pribadinya, Minggu (16/8), dan langsung menjadi perbincangan hangat di berbagai platform. Dalam pernyataannya, Said Didu menyebut kelompok yang ia istilahkan sebagai Geng SOP—kependekan dari Solo, Oligarki, dan Parcok—telah bertindak melampaui batas. Ia menilai tindakan memasukkan data yang tidak akurat ke dalam pidato kenegaraan merupakan bentuk pelanggaran serius. Bahkan, ia mengibaratkan jika hal serupa terjadi di negara-negara dengan ketegasan hukum tinggi seperti China atau Korea Selatan, konsekuensinya bisa jauh lebih berat. > "Faksi Geng SOP dalam pemerintahan @prabowo sudah keterlaluan. Menyelundupkan pengupas bawang dan data palsu ke dalam pidato Presiden," tulisnya di akun X pribadinya. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa tindakan semacam ini tidak bisa dianggap remeh. Menurutnya, ada standar akuntabilitas yang harus dijaga, terutama ketika menyangkut informasi yang disampaikan langsung oleh kepala negara. Ia pun menegaskan pandangannya dengan nada keras. > "Kalau di China atau Korsel, orang seperti itu langsung dihukum mati," tandasnya. Berawal dari Momen Sidang Tahunan MPR Keramaian ini bermula dari agenda kenegaraan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/8/2026). Dalam Sidang Tahunan MPR, Prabowo secara tiba-tiba memperkenalkan seorang perempuan bernama Susana, yang disebutnya sebagai buruh harian pengupas bawang asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Momen ini sontak menyita perhatian publik, terutama setelah Prabowo mengungkapkan nominal upah yang diterima Susana. Prabowo menyebut Susana menerima upah sebesar Rp700 ribu untuk setiap kilogram bawang yang dikupasnya. Angka yang terbilang fantastis untuk pekerjaan semacam itu langsung memicu kehebohan di media sosial, termasuk di platform Threads yang ramai digunakan warganet untuk berdiskusi. > "Hari ini hadir bersama kita, Ibu Susana dari Kabupaten Bogor, dia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram," kata Prabowo dalam pidatonya. Tidak hanya soal upah, Prabowo juga menyinggung bahwa Susana merupakan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Bantuan tersebut, menurut Prabowo, turut membantu keberlangsungan pendidikan anak-anak Susana. Kisah yang tampak inspiratif ini, sayangnya, justru berubah menjadi perdebatan sengit setelah banyak pihak meragukan validitas data yang disampaikan. Respons Warganet dan Perbandingan Penghasilan Ungkapan Prabowo itu segera dibanding-bandingkan oleh warganet dengan penghasilan mereka sehari-hari. Sejumlah pengguna media sosial mengaku heran karena nominal yang disebutkan untuk pekerjaan mengupas bawang jauh melampaui pendapatan mereka yang berpendidikan tinggi. Salah satu komentar yang mencuri perhatian datang dari seorang akademisi yang menyebut penghasilannya sebagai dosen masih kalah jauh dari angka tersebut. "Perbandingan ini menunjukkan betapa janggalnya data yang disampaikan," tulis seorang warganet. Kekagetan publik pun meluas, tidak hanya di kalangan pekerja profesional, tetapi juga di kalangan buruh dan pelaku usaha kecil yang merasa angka tersebut tidak masuk akal. Pemerintah Berjanji Menelusuri Kebenaran Data Menanggapi riuhnya pemberitaan dan perbincangan di dunia maya, pemerintah akhirnya buka suara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan akan menelusuri kebenaran data yang sempat dibacakan oleh Presiden. Pernyataan ini disampaikan di Istana Negara, Jakarta, pada Sabtu (15/8/2026), sebagai respons atas gelombang pertanyaan dari wartawan. > "Nanti kita cek ya," ujar Prasetyo singkat. Ia menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap angka yang disampaikan dalam pidato kenegaraan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Namun, ketika dimintai keterangan lebih lanjut mengenai detail penelusuran tersebut, ia hanya memberikan jawaban singkat. > "Kalau detailnya kita cek," lanjutnya. Data Pasar Menjadi Pembanding Sebagai bahan perbandingan, berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga rata-rata nasional untuk bawang merah tercatat sebesar Rp34.546 per kilogram. Sementara itu, harga bawang putih Honan berada di kisaran Rp35.800 per kilogram. Angka ini tentu menjadi sorotan tersendiri, mengingat selisih yang sangat jauh dengan upah mengupas yang disebutkan dalam pidato. Perbedaan yang mencolok antara data resmi dan pernyataan presiden ini semakin memperkuat keraguan publik. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi lebih lanjut dari pihak istana mengenai asal-usul data upah pengupas bawang tersebut. Yang jelas, peristiwa ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana sebuah informasi—terutama yang disampaikan oleh pejabat publik—harus melalui verifikasi yang ketat sebelum sampai ke telinga masyarakat luas.