PARADAPOS.COM - Pemerintah pusat didesak untuk segera merealisasikan perbaikan rumah warga yang rusak akibat gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai dari kategori rusak ringan, sedang, hingga berat. Desakan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang digelar secara virtual pada Minggu, 16 Agustus 2026. Percepatan perbaikan hunian dinilai krusial untuk mengurangi beban logistik di pengungsian dan memulihkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak.
Dalam kesempatan tersebut, Saan Mustopa menyoroti aspek waktu sebagai kunci utama pemulihan. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki target yang jelas mengenai kapan para pengungsi bisa kembali menghuni rumah mereka masing-masing. Hal ini penting untuk memberikan kepastian dan harapan bagi ribuan jiwa yang saat ini masih bertahan di lokasi pengungsian.
“Kita juga harus punya tanggap waktu sampai kapan mereka bisa kembali ke rumah masing-masing. Ini penting,” ujar Saan Mustopa dalam rapat koordinasi penanganan gempa NTT dalam siaran virtual, Minggu, 16 Agustus 2026.
Lebih lanjut, politisi tersebut juga mengingatkan agar perhatian serius diberikan pada pemenuhan kebutuhan dasar para penyintas. Berdasarkan data yang dihimpun, total ada sekitar empat ribu pengungsi yang tersebar di sejumlah titik pengungsian dan membutuhkan jaminan layanan dasar yang layak selama masa tanggap darurat berlangsung.
“Selama di pengungsian harus dipastikan semua kebutuhan dasarnya terpenuhi,” tuturnya.
Di tengah penanganan darurat, personel gabungan dari Basarnas dan tim SAR lainnya masih terus melakukan pencarian di sejumlah lokasi, salah satunya di Manggarai pada hari kedua pasca-gempa. Aktivitas penyisiran ini dilakukan untuk memastikan tidak ada korban yang tertimbun atau belum ditemukan, sekaligus mempercepat proses evakuasi dan pendataan.
Komitmen DPR dalam Dukungan Penuh
Menanggapi situasi yang berkembang, Saan Mustopa menegaskan bahwa DPR RI tidak hanya berhenti pada pengawasan kebijakan. Lembaga legislatif tersebut juga berkomitmen untuk turun tangan memberikan bantuan yang dibutuhkan para korban secara langsung. Menurutnya, momen bencana seperti ini adalah ujian solidaritas, di mana semua elemen bangsa harus bahu-membahu dan saling menguatkan.
“Tentu DPR juga berusaha untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan. Juga berharap dari PU pelan-pelan (memperbaiki) sarana dan prasaran infrastruktur kebutuhan publik yang mendesak,” jelasnya.
Ia berharap Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dapat segera bergerak cepat, tidak hanya untuk perbaikan rumah warga, tetapi juga untuk memulihkan infrastruktur publik yang rusak dan sangat dibutuhkan masyarakat, seperti akses jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang sempat terputus akibat guncangan.
Artikel Terkait
Komdigi: 86 Persen BTS Rusak Akibat Gempa NTT Kembali Beroperasi
Kebakaran di Kebon Jeruk Hanguskan Rumah dan Tenda Barang Bekas, Satu Keluarga Kehilangan Tempat Tinggal
Komandan Upacara 17 Agustus di Istana Merdeka: Seleksi Ketat dari Garnisun hingga Uji Kepemimpinan
Gempa M7,7 Guncang Flores, ITB Ingatkan Ancaman Gempa Susulan Berkekuatan Besar