PARADAPOS.COM - Jakarta: Penerapan kecerdasan buatan (AI) di dunia pendidikan tinggi semakin masif, mendorong institusi seperti National University of Singapore (NUS) Business School untuk merancang regulasi ketat. Kampus ini tidak hanya mengizinkan mahasiswanya menggunakan AI, tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam kurikulum melalui konsep "AI plus X". Langkah ini diambil agar mahasiswa terbiasa dengan teknologi sejak dini, namun tetap dipastikan proses belajar inti tidak tergantikan oleh mesin. Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Assistant Dean (Digital Operations) NUS Business School, Tan Hong Ming, dalam diskusi bersama media di Jakarta pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Menurut Tan, kerja sama dengan OpenAI untuk menyediakan akses bagi mahasiswa dan staf pengajar baru merupakan salah satu bagian dari transformasi besar. Ia menegaskan bahwa kurikulum sedang dirombak total. "Kami juga berupaya mengubah kurikulum agar AI terintegrasi dalam pendidikan, dengan konsep 'AI plus X' untuk berbagai bidang studi: bagaimana AI digunakan dalam bidang tertentu, bagaimana AI mentransformasi bidang tersebut, dan bagaimana AI dapat bersinergi dengannya," jelasnya di hadapan wartawan.
Konsep ini, lanjutnya, bersifat wajib bagi setiap jurusan. Artinya, tidak ada lagi mata kuliah inti yang berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan dampak AI. "Misalnya AI plus Keuangan, AI plus Fisika, dan sebagainya," ujarnya memberi contoh. Integrasi ini pun dilakukan secara bertahap, mulai dari porsi 25 persen hingga 50 persen di setiap mata kuliah, dengan dorongan kuat agar unsur AI menjadi bagian tak terpisahkan dari perkuliahan inti.
Fundamental Lebih Dulu, AI Kemudian
Di balik kemudahan akses tersebut, ada kekhawatiran besar yang coba diantisipasi NUS: ketergantungan berlebih. Tan mengakui bahwa sebagian mahasiswa justru memilih untuk mengerjakan tugas secara manual. Mereka sadar bahwa menyerahkan segalanya kepada AI sama saja dengan tidak belajar apa pun. Untuk memastikan hal ini, kampus tetap memberlakukan ujian konvensional tanpa bantuan AI.
"Kami juga tetap mengadakan ujian atau penilaian di mana AI tidak boleh digunakan, sehingga mereka tetap harus belajar untuk bisa lulus ujian. Hal ini mendorong mereka untuk tetap belajar dengan sungguh-sungguh," tuturnya. Porsi tugas rumah pun dikurangi dan digantikan dengan presentasi tatap muka serta penilaian yang diawasi langsung.
Menariknya, NUS juga menguji kemampuan mahasiswa dalam memanfaatkan AI itu sendiri. Penilaian dirancang untuk mengukur cara berpikir kritis, bukan sekadar hasil akhir. "Karena saat ini sangat penting untuk melatih proses berpikir mereka. Jadi, setidaknya di tingkat pendidikan tinggi, mahasiswa sebenarnya memahami bahwa jika mereka hanya menggunakan AI untuk menjawab pertanyaan, mereka tidak akan belajar apa pun. Mereka memahami AI diajarkan dan dipelajari untuk membantu menyajikan jawaban, bukan untuk menggantikan proses belajar itu sendiri," tegasnya.
Pendekatan ini, menurut Tan, adalah analogi yang sama ketika kalkulator atau komputer diperkenalkan di tingkat sekolah dasar. Anak-anak tetap harus diajarkan dasar-dasar berhitung secara manual terlebih dahulu. "Ada tingkat fundamental tertentu di mana tidak ada alat bantu yang diperbolehkan, agar fondasi dasar bisa terbentuk dengan baik," bebernya.
Ia bahkan berpendapat bahwa AI seharusnya tidak diperkenalkan di tingkat sekolah menengah, melainkan baru di universitas. Alasannya sederhana: kekuatan AI yang begitu besar bisa membuat siswa malas berpikir. "Jika diperkenalkan terlalu dini, siswa tidak akan belajar apa pun," ujarnya. "Itulah pendekatan yang diambil di Singapura. Siswa diajarkan dasar-dasarnya terlebih dahulu, baru kemudian AI diperkenalkan dalam kehidupan nyata, misalnya di tingkat universitas," pungkasnya.
AI Berbiaya Mahal
Di balik ambisi besarnya, NUS pun harus berhadapan dengan realita finansial. Tan mengakui bahwa biaya penerapan AI sangat mahal, terutama untuk kampus dengan lebih dari 30 ribu mahasiswa. Ia mencontohkan, ketika Fakultas Ilmu Komputer meluncurkan akses AI, ada kelompok mahasiswa yang menghabiskan biaya hingga SGD1.000 per hari per orang.
"Bayangkan, hanya dalam 6 hari, biaya tersebut sudah setara dengan biaya kuliah semester. Karena itu, kami sangat berhati-hati dalam menyusun anggaran dan memperhitungkan biaya token," tuturnya. Karena itu, penggunaan AI tidak dipaksakan untuk semua hal. Pihaknya sangat selektif dan strategis, dengan melibatkan para pakar di masing-masing bidang untuk memikirkan cara penerapan yang paling efektif.
Selain soal biaya, ada persoalan kualitas pembelajaran. Tan menyoroti bahwa penggunaan prompt sederhana sering kali menghasilkan jawaban yang seragam dan dangkal. "Karena itu, kami perlu meninjau kurikulum secara cermat untuk memastikan kami tidak hanya menyampaikan hal yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Itu juga menjadi perhatian kami," ungkapnya.
Pada akhirnya, NUS menyadari bahwa tidak semua mahasiswa benar-benar belajar dengan optimal. Karena itu, evaluasi terus dilakukan. "Karena itu, para pengajar terus-menerus memikirkan bagaimana cara mengukur pembelajaran mahasiswa, bahkan ketika mereka bisa menggunakan AI," ujar Tan menutup diskusi.
Artikel Terkait
Indonesia Bawa Kearifan Lokal Subak hingga Sasi Lompa ke Forum BRICS sebagai Strategi Hadapi Krisis Iklim
NasDem Terima Audiensi Mahasiswa FISIP, Bahas Strategi Isi Kemerdekaan Lewat Aksi Nyata
HUT ke-81 RI di Jenewa: Ribuan WNI dan Diaspora Peringati Kemerdekaan, Sekaligus Solidaritas untuk Korban Gempa NTT
KBRI Kairo Rayakan HUT ke-81 RI dengan Rangkaian Acara hingga Diplomasi Budaya di Luxor