AS Ancam Sekutu dan China dengan Isolasi Ekonomi Terbesar demi Hancurkan Ekonomi Iran

Jakarta - PARADAPOS.COM - Pemerintah Amerika Serikat kembali mengintensifkan tekanan terhadap Iran dengan mengeluarkan peringatan keras kepada sekutu dan Cina. Pada Kamis (20/08), Washington menegaskan akan menjatuhkan konsekuensi bagi negara-negara yang menolak bergabung dalam kampanye isolasi ekonomi terbesar yang pernah ada. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyatakan langkah ini dirancang untuk menghancurkan perekonomian Teheran dan mencegah eskalasi militer lebih lanjut, sementara Cina bereaksi dengan menyerukan solusi diplomatik. Peringatan Washington dan Ultimatum kepada Sekutu Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menjadi ujung tombak dalam menyampaikan pesan tegas tersebut. Dalam wawancaranya dengan stasiun televisi CNBC, ia mengungkapkan bahwa pemerintahannya sedang menyiapkan apa yang disebut sebagai isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar dalam sejarah dunia. Pernyataan ini bukan sekadar retorika; Bessent secara eksplisit memberikan ultimatum kepada negara-negara lain untuk memilih posisi. "Ini akan menjadi isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar dalam sejarah dunia. Dan kami akan mendatangi mereka dan mengatakan: kalian harus memilih, bersama kami atau melawan kami," kata Bessent kepada stasiun televisi CNBC. Ketika disinggung mengenai kemungkinan tekanan langsung terhadap Cina, Bessent memilih untuk tidak merinci langkah-langkah yang akan diambil Washington. Ia hanya menyebutkan bahwa sejumlah pembahasan lebih tepat dilakukan secara tertutup, namun tetap menyerukan Beijing untuk berpartisipasi dalam kebijakan tersebut. "Banyak pembicaraan sebaiknya dilakukan secara tertutup," katanya, seraya menyerukan kepada Beijing "untuk ikut serta dalam program ini." Ancaman Konsekuensi dan Target Ekonomi Bessent juga menegaskan bahwa negara-negara yang memilih untuk tidak bergabung harus bersiap menghadapi konsekuensi dari keputusan mereka. Ia menggambarkan target utama dari kebijakan ini adalah melemahkan kemampuan Iran dalam memproyeksikan kekuatan melalui proksi-proksinya di kawasan. "Jadi, inilah saatnya bagi sekutu-sekutu kami dan seluruh dunia untuk mengambil keputusan, dan kami akan menghancurkan perekonomian rezim pembunuh ini, yang pada akhirnya akan membatasi kemampuan mereka untuk memproyeksikan kekuatan melalui para proxy mereka," katanya. Sejak Presiden AS Donald Trump memulai konfrontasi dengan Teheran pada akhir Februari, Washington telah mengumumkan sejumlah sanksi ekonomi baru. Meski demikian, pemerintahan Iran sejauh ini dinilai masih mampu bertahan di tengah tekanan tersebut. Namun, Bessent menyatakan keyakinannya bahwa putaran sanksi berikutnya akan memberikan dampak yang jauh lebih besar. "Kami akan menghancurkan rezim ini," kata dia. Menariknya, Bessent mengaitkan penerapan tekanan ekonomi yang lebih besar ini dengan kemungkinan langkah militer. Ia mengindikasikan bahwa keberhasilan tekanan ekonomi justru dapat mengurangi kebutuhan Washington untuk kembali melakukan operasi militer besar-besaran dalam waktu dekat. "Jika kita menerapkan tekanan ekonomi maksimal, itu berarti kemungkinan besar tidak akan ada dimulainya kembali aksi militer berskala besar, tetapi saya ingin menekankan bahwa itu hanya untuk saat ini," katanya. Ia menambahkan bahwa akan menggelar konferensi pers pada Senin (24/08) untuk memaparkan rincian kampanye tekanan ekonomi baru yang sedang disiapkan pemerintah AS. Dalam wawancara yang sama, Bessent kembali menegaskan bahwa rencana pengetatan sanksi terhadap Iran dapat mengurangi kebutuhan Washington untuk kembali melakukan operasi militer besar-besaran. Reaksi Cina dan Dinamika Minyak Menanggapi pernyataan Bessent, juru bicara Kedutaan Besar Cina di Washington memberikan respons yang tegas. Mereka menilai bahwa tekanan dan sanksi bukanlah jalan keluar bagi persoalan Iran. "Mengenai masalah Iran, sanksi dan tekanan tidak membantu menyelesaikan masalah. Cina menyerukan kepada pihak-pihak terkait untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah ini melalui cara-cara politik dan diplomatik," katanya berdasarkan laporan Reuters. Sikap Cina ini menjadi sorotan mengingat data perusahaan analitik Kpler pada 2025 menunjukkan bahwa Cina membeli lebih dari 80% ekspor minyak Iran. Hubungan dagang yang erat ini menjadi perhatian utama Washington di tengah rencana peningkatan tekanan ekonomi terhadap Teheran. Iran sendiri telah menghadapi sanksi ekonomi selama hampir lima dekade sejak Revolusi Islam 1979. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menyebut pernyataan Trump sebagai upaya mengalihkan perhatian publik AS dari persoalan ekonomi domestik, termasuk tingginya utang dan kenaikan suku bunga. Bessent juga menyoroti reaksi pasar terhadap rencana tekanan ekonomi baru tersebut. Ia mengkritik persepsi pasar yang dianggapnya keliru. "Saya pikir pasar minyak salah menafsirkan arti dari tekanan ekonomi ini," kata Bessent. Sementara itu, harga minyak pada Kamis (20/08) justru naik ke level tertinggi dalam lebih dari tiga pekan. Bessent mengaitkan kenaikan ini dengan informasi yang asimetris yang dimiliki pasar. "Kami memiliki informasi yang asimetris, dan saya tidak yakin mengapa harga minyak melonjak karena hal ini. Jika kami menerapkan tekanan ekonomi maksimal, itu berarti kemungkinan besar tidak akan ada dimulainya kembali aksi militer berskala besar," katanya. Saat ditanya apakah AS dapat menargetkan Cina karena tetap berbisnis dengan Iran, Bessent tidak menjawab secara langsung. Ia justru mengajak Beijing untuk melihat kepentingan bersama. "Kami yakin bahwa semua pihak menginginkan Selat (Hormuz) dibuka kembali, dan agar harga energi kembali turun," katanya. "Perlu diingat bahwa Cina memperoleh 50% energinya dari wilayah Teluk. Jadi, akan sangat menguntungkan bagi mereka jika ikut bergabung dalam program ini." Dampak Konflik: Korban Militer dan Utang AS Di tengah ketegangan diplomatik dan ekonomi, konflik militer yang masih berlangsung telah menimbulkan korban di pihak Amerika Serikat. Lebih dari 750 personel militer AS terluka selama operasi melawan Iran, menurut data Pentagon. Sejak perang dimulai pada akhir Februari, tercatat 757 anggota militer mengalami luka, dengan lebih dari 580 di antaranya berasal dari Angkatan Darat AS. Data tersebut juga mencakup 86 personel Angkatan Laut, 64 personel Angkatan Udara, dan 19 anggota Korps Marinir. Pentagon dan Komando Pusat AS sejauh ini hanya memberikan sedikit informasi mengenai penyebab cedera yang dialami para personel maupun tingkat kerusakan yang terjadi di pangkalan-pangkalan militer AS selama konflik berlangsung. Sejumlah pejabat mengatakan sebagian besar korban mengalami cedera otak traumatis. Sebagian besar korban tercatat dalam kategori "Operasi Epic Fury", nama resmi operasi militer tersebut. Namun pada akhir Juli, Pentagon menambahkan kategori baru dalam Defense Casualty Analysis System, yakni "Operasi Luar Negeri", untuk mencatat personel yang terluka dalam serangan-serangan terbaru. Pentagon menyatakan perubahan itu dilakukan setelah Operasi Epic Fury berakhir dan militer memutuskan untuk mengelompokkan korban yang terkait dengan operasi berikutnya ke dalam kategori baru tersebut. Di tengah konflik yang masih berlangsung, utang Amerika Serikat pada Rabu (19/08) melampaui rekor US$40 triliun. Kenaikan itu terjadi lima bulan setelah utang pemerintah federal mencapai US$39 triliun pada Maret, yang juga merupakan rekor baru saat itu. Sebelumnya, utang AS menembus US$38 triliun pada Oktober tahun lalu. Biaya pertahanan, program-program sosial, serta pembayaran bunga atas defisit yang terus membesar menjadi komponen utama pengeluaran pemerintah federal.