Setelah Tapera, Pemerintah Canangkan Bank Tanah, Faisal Basri: Untuk Siapa?

Pakar ekonomi Faisal Basri justru mempertanyakan kepada siapa bank tanah itu diperuntukkan. Lantaran, ia menilai bank tanah itu justru ditelan para pengusaha kelas kakap bukan untuk rakyat.

Terlebih adanya kewajiban masyarakat membeli rumah lewat kebijakan Tapera yang memotong gaji ASN maupun swasta secara sepihak. Hal ini dinilainya pemerintah ugal-ugalan dalam mencari sumber dana.

"Bank tanah untuk siapa? Bank tanah itu bukan untuk public housing, tapi untuk investasi pengusaha besar.  Jadi, waduh ini sudah keterlaluan, bebannya. Di tengah daya beli yang makin merosot, makin cenderung melemah, itu ditambah lagi ada drakula baru, yang menyedot darah rakyat itu 2,5 persen dari gajinya ya udah kelepekan," kata Faisal Basri dikutip dalam akun Youtube Novel Baswedan dengan tema Hilirisasi Proyek Sesat dan Omong Kosong? Siap-siap Badai Tsunami PHK, Senin (17/6).

Sementara itu, kata Faisal Basri, ada pengusaha kelas kakap di PIK dan BSD yang proyeknya diberi status atau cap proyek strategis nasional (PSN).

Mereka mendapatkan berbagai fasilitas oleh negara, di antaranya fasilitas keamanan lantaran dianggap objek vital. Serta fasilitas kebutuhan impor lewat leluasanya bea masuk ke Indonesia.

 "Vitalnya di mana gitu kan? lebih vital pertanian kemudian mereka dapat fasilitas bikin import list. Kebutuhan-kebutuhan impornya bisa dilakukan, direalisasikan terhadap bea masuk. Itu yang terjadi selama ini. Itu fasilitas diberikan semua demi namanya Berhala investasi itu," katanya.

Disinggung mengenai kriteria PSN, Faisal mengurai bahwa PSN itu seharusnya bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak, penerimaan ekspor tinggi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah setempat yang dapat berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional termasuk penerimaan pajak.