Mundurnya Airlangga Adalah Mundurnya Konstitusi Politik Indonesia

OLEH: ADIAN RADIATUS*

TIDAK ada lagi yang perlu merasa terkejut atas tragedi demokrasi dan konstitusi Indonesia beberapa tahun terakhir ini. 

Termasuk mundurnya Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto, yang semestinya memimpin partai terbesar nomor dua di negeri ini hingga Desember 2024.

Namun kehidupan politik yang dewasa, terhormat serta berintegritas tampaknya semakin sulit dimiliki masing-masing parpol pasca pernyataan Presiden Jokowi bahwa dirinya tahu dalamnya partai seperti apa dan ingin menuju ke mana juga dia mengerti, sekitar medio September tahun 2023 lalu. Sumber data intelejen menjadi pegangannya atas pernyataan itu.

Sungguh ironis memang bila sebuah kepemimpinan presidensial membawa kekuasaan ke arah diktatorian meski tersembunyi. Karena implementasinya menjadi bias seperti sekarang ini.

Demikian ganasnya hingga terasa para ketum parpol itu seakan "Petugas Kabinet" bayangan bagi sang Presiden dan Jokowi lakonnya. terkesan sangat amat mendekati seperti itu. Diktator.

Maka bila peralihan presiden kelak tidak mampu mengeliminir sepak terjang perilaku seperti Jokowi ini, dapat dipastikan 'stabilitas' politik yang dinamis hanyalah delusi para petualang politik yang dapat berujung lahirnya revolusi besar ketatanegaraan kita. 

Karena tidak pernah ada kekuasaan absolut di tangan satu orang mampu membunuh demokrasi bagi ratusan juta orang.

Bagaimanapun Jokowi sudah tak bisa bersih diri dari stigma "sutradara" kericuhan politik di kalangan elite pemegang atau peserta kekuasaan setelah upaya-upaya tiga periode, perpanjangan masa jabatan hingga berbagai warna "cawe-cawe" yang berimbas 'patah arangnya' dengan PDIP terkhusus Megawati Soekarnoputri.