Kritik DPR: Iuran Indonesia Rp16,7 Triliun di Dewan Perdamaian Gaza Dikhawatirkan Dukung Militer Israel

- Senin, 02 Februari 2026 | 03:50 WIB
Kritik DPR: Iuran Indonesia Rp16,7 Triliun di Dewan Perdamaian Gaza Dikhawatirkan Dukung Militer Israel
Kritik Anggota DPR: Iuran Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza Bisa Dukung Militer Israel

Kritik Anggota DPR: Iuran Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza Bisa Dukung Militer Israel

Bergabungnya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) untuk Gaza yang dibentuk oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menuai kritik dari dalam negeri. Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menyoroti besaran iuran keanggotaan yang harus dibayar Indonesia.

Kekhawatiran atas Iuran Rp16,7 Triliun

Syamsu Rizal, yang akrab disapa Deng Ical, menyatakan keprihatinannya terhadap iuran keanggotaan BoP sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp16,7 triliun. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu khawatir dana sebesar itu justru akan dialihkan untuk mendukung aksi militer Israel di Gaza.

“Saya khawatir uang iuran itu dipakai untuk membunuh warga Gaza dengan dalih melucuti senjata Hamas. Padahal Hamas adalah pasukan yang membela rakyat Gaza dari kezaliman Israel,” tegasnya di Jakarta, Senin, 2 Februari 2026.

Desakan untuk Bersikap Tegas dan Kutuk Serangan Israel

Deng Ical mendesak Pemerintah Indonesia agar bersikap tegas dan vokal sebagai bagian dari BoP. Indonesia harus secara lantang mengutuk aksi terbaru Israel yang menyerang Kamp Pengungsi Ghaith, Al-Mawasi, Khan Younis, di Jalur Gaza. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan puluhan warga Palestina.

Menurutnya, serangan yang menyasar warga sipil ini merupakan tindakan biadab, tragedi kemanusiaan, dan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Serangan ini juga dinilai melanggar kesepakatan gencatan senjata yang sedang berlaku.

Peringatan agar Tidak Terjebak Legitimasi

Di akhir pernyataannya, Deng Ical mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam forum perdamaian yang justru dapat digunakan untuk melegitimasi pendudukan dan pembantaian terhadap rakyat Palestina. "Indonesia tidak boleh terjebak dalam forum perdamaian yang justru dipakai untuk melegitimasi penjajahan dan pembantaian,” pungkasnya.

Editor: Laras Wulandari

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar

Terpopuler