KPK Serahkan Aset Rampasan Rp 16,39 Miliar ke Pemprov Jabar untuk Fasilitas Publik

PARADAPOS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyerahkan aset rampasan negara senilai Rp 16,39 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penyerahan yang dilakukan di Kabupaten Subang pada Rabu (11/2/2026) itu bertujuan mengalihfungsikan aset hasil korupsi menjadi fasilitas publik, seperti sekolah dan ruang terbuka hijau, sekaligus menandai komitmen negara mengembalikan hasil kejahatan korupsi untuk kepentingan masyarakat.

Komitmen Mengembalikan Aset ke Masyarakat

Proses serah terima ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Direktur Labuksi KPK, Mungki Hadipratikto, dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dalam kesempatan tersebut, Mungki menegaskan makna strategis dari langkah ini.

“Hibah ini menandai komitmen KPK, dalam memastikan aset hasil tindak pidana korupsi kembali ke masyarakat dan dimanfaatkan bagi layanan publik di daerah,” ujarnya pada Kamis (12/2/2026).

Pernyataan itu bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya sistematis lembaga antirasuah untuk memutus mata rantai manfaat dari tindak pidana korupsi. Alih fungsi aset menjadi sarana publik diharapkan dapat menjadi pemulihan sekaligus pesan edukatif yang kuat bagi masyarakat.

Aset Strategis dari Tiga Perkara Korupsi

Aset senilai miliaran rupiah yang diserahkan tersebut merupakan akumulasi dari berbagai bidang tanah dan bangunan di lokasi-lokasi strategis. Aset-aset itu tersebar di kawasan Cibiru, Rancaekek, Cilengkrang, Ujungberung, hingga mencakup properti komersial di kawasan Margonda Raya, Depok.

Seluruhnya berasal dari tiga perkara korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Ketiga terpidana dalam perkara tersebut adalah Dadang Suganda, Heri Tantan Sumaryana, dan Tafsir Nurchamid. Pengalihan aset hasil korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap ini merupakan prosedur standar yang diamanatkan oleh undang-undang.

Tanggung Jawab dan Pengawasan Berkelanjutan

Dengan penandatanganan perjanjian, tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan aset, baik secara fisik maupun hukum, sepenuhnya beralih ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, tanggung jawab itu juga disertai kewajiban finansial.

Pemprov Jabar harus melunasi kewajiban uang pengganti kepada pihak ketiga, dalam hal ini Bank BJB Syariah, sebesar Rp 795,3 juta. Ini menjadi bagian penting dari penyelesaian status hukum aset secara tuntas.

Untuk memastikan aset tersebut benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuannya dan tidak terbengkalai, KPK tidak serta-merta melepas kendali. Lembaga ini akan melakukan pengawasan atau monitoring secara berkala.

“Ini adalah kontrol penting agar aset yang dihibahkan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Mungki menutup penjelasannya.

Mekanisme pengawasan pascaserah terima ini dinilai krusial oleh banyak pengamat kebijakan publik. Tujuannya untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memastikan nilai guna aset negara tersebut dapat dirasakan langsung oleh warga Jawa Barat dalam wujud fasilitas pendidikan dan ruang terbuka hijau yang lebih baik.