Iran Usulkan Aliansi Keamanan Negara Muslim untuk Gantikan Peran Kekuatan Asing di Timur Tengah

PARADAPOS.COM - Iran mengusulkan pembentukan aliansi keamanan baru yang beranggotakan negara-negara Muslim, termasuk Pakistan yang memiliki senjata nuklir, sebagai upaya untuk memastikan stabilitas Timur Tengah tanpa campur tangan kekuatan asing. Usulan ini disampaikan Penjabat Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Seyed Majid Ibn Reza, dalam diskusi dengan Menteri Pertahanan Turkiye, Yasar Guler, pada Ahad (2/8/2026). Gagasan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan regional dan runtuhnya gencatan senjata antara AS dan Iran, yang memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik.

Laporan media Iran yang dikutip Pakobserver menyebutkan, Ibn Reza mengusulkan sebuah kerangka kerja sama pertahanan yang melibatkan Iran, Turkiye, Pakistan, Arab Saudi, Mesir, dan negara-negara Islam lainnya. Menurutnya, mekanisme yang menyerupai perjanjian keamanan kolektif ini dapat memperkuat kerja sama kawasan dan mengurangi ketergantungan pada militer asing.

Proposal ini langsung dibahas dalam pertemuan bilateral dengan Menhan Turkiye. Ibn Reza menilai, konflik yang terjadi belakangan ini di kawasan telah membuktikan betapa pentingnya koordinasi antarnegara tetangga untuk menjaga keamanan bersama. Ia juga menegaskan bahwa kehadiran kekuatan asing justru berkontribusi pada instabilitas, dan sebuah sistem keamanan regional yang terkoordinasi akan mampu melindungi kawasan dari intervensi eksternal.

Kewaspadaan terhadap AS dan Kecaman atas Agresi Israel

Dalam pernyataannya, Ibn Reza merujuk pada nota kesepahaman gencatan senjata yang dicapai pada masa pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Menurutnya, kesepakatan itu tercapai atas permintaan negara-negara sahabat untuk memulihkan stabilitas. Namun, ia mengingatkan bahwa Iran tetap waspada mengingat pengalaman masa lalu dengan Washington.

Mengomentari ketegangan yang masih berlangsung, Ibn Reza mengutuk aksi militer Israel di Gaza, Lebanon, Suriah, dan Iran. Ia menuding Washington mendukung pendekatan agresif Israel tersebut. Ia juga memperingatkan bahwa upaya AS untuk membuka front baru melawan Hizbullah dapat memicu krisis keamanan yang lebih luas. Selain itu, ia menggambarkan usulan zona keamanan Israel untuk Suriah dan Lebanon sebagai sumber instabilitas baru yang potensial.

Seruan Qatar untuk Koordinasi dan Dialog

Di tengah meningkatnya ketegangan, Qatar mengambil langkah diplomatik dengan menyerukan koordinasi yang lebih erat di antara negara-negara Teluk. Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengadakan pembicaraan terpisah dengan para pejabat dari Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, Oman, dan Bahrain pada Senin (3/8/2026).

Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan, pembicaraan tersebut membahas perkembangan situasi regional, terutama upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan. Al Thani menekankan pentingnya seluruh pihak berpegang pada jalur dialog dan diplomasi. Ia juga meminta agar ketentuan dalam nota kesepahaman antara AS dan Iran dilaksanakan, termasuk menjamin kebebasan pelayaran di Selat Hormuz.

Menurut Al Thani, langkah tersebut krusial untuk menjaga stabilitas kawasan dan mempertahankan kemajuan yang telah dicapai. Ia menegaskan dukungan penuh Qatar terhadap upaya meredakan ketegangan dan mencapai kesepakatan menyeluruh untuk perdamaian jangka panjang.

Kronologi Konflik dan Harapan yang Buyar

Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari lalu. Teheran membalas dengan serangan ke sejumlah negara di kawasan. AS dan Iran sempat menyepakati gencatan senjata pada April, yang kemudian diikuti penandatanganan nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan pada Juni. Kesepakatan itu bertujuan mengakhiri konflik militer dan membuka jalan menuju perjanjian damai yang lebih permanen.

Namun, harapan itu runtuh bulan lalu. AS dan Iran kembali saling melancarkan serangan selama hampir dua pekan, membuat situasi kembali memanas dan memicu kekhawatiran global.

Seruan Jusuf Kalla untuk Perdamaian

Di tengah situasi yang tidak menentu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), angkat bicara. Di sela-sela Kongres Umat Islam ke-VIII di Jakarta, Ahad, ia meminta negara-negara Islam mengedepankan dialog dan diplomasi agar konflik tidak berkembang menjadi perang terbuka. Ia menyayangkan memanasnya kembali situasi Timur Tengah, terutama setelah sebelumnya ada harapan dari kesepakatan antara Iran dan AS.

"Kita sangat sayangkan apa yang terjadi makin meluas. Semula kita bergembira bahwa sudah ada kesepakatan antara Iran dengan Amerika, tapi buyar lagi, malah makin meluas," katanya.

Ketua Dewan Masjid Indonesia itu menilai negara-negara Arab dan negara Islam lainnya perlu mengambil peran untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai. Ia juga mengingatkan pihak-pihak yang bertikai agar menahan diri dan mengutamakan penyelesaian politik.

"Kita harapkan dari Timur Tengah sendiri, negara-negara Arab juga berusaha untuk mendamaikan masing-masing," ujarnya.

Jusuf Kalla juga menyoroti konflik di Yaman, termasuk ketegangan antara kelompok Houthi dan Pemerintah Yaman. Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan membangun kembali persatuan internal agar tidak memperburuk kondisi kawasan. Ia pun meminta negara-negara lain yang memiliki pengaruh untuk tidak memperluas konflik ke wilayah negara lain, seraya menekankan pentingnya penghentian kekerasan sebagai langkah awal.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu menegaskan bahwa dialog adalah kunci utama dalam menyelesaikan persoalan antarnegara Islam. Ia menilai organisasi internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memiliki peran penting dalam memperkuat persatuan dan mendorong penyelesaian konflik secara damai. Menurutnya, Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mendorong perdamaian.

"Indonesia tentu mendukung perdamaian, sangat mendukung perdamaian. Apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Timur Tengah merupakan suatu musibah," tutur Jusuf Kalla.