KPK Diminta Periksa Jokowi dan Luhut Terkait Proyek Kereta Cepat Whoosh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk berani memeriksa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menegaskan hal ini dalam wawancara dengan RMOL.

Fickar menyoroti keputusan Jokowi yang memindahkan pilihan pembangunan kereta cepat dari Jepang ke China. Menurut informasi yang beredar, harga proyek Whoosh mencapai tiga kali lipat dari harga sebenarnya di China. "Jika bisa dibuktikan Jokowi mendapatkan keuntungan dari keputusan ini, baik langsung maupun melalui keluarga, maka ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi," tegas Fickar.

Biaya Proyek Whoosh dan Indikasi Markup

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh beroperasi penuh sejak 2 Oktober 2023 dengan nilai investasi mencapai 7,27 miliar Dolar AS atau setara Rp118,37 triliun. Angka ini sudah termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar Dolar AS.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiahan mengungkapkan kejanggalan biaya pembangunan Whoosh. "China hanya menghabiskan 17-30 juta Dolar AS per km, sedangkan Indonesia harus mengeluarkan 41,96 juta Dolar AS per km," jelas Anthony. Perbedaan signifikan ini menguatkan dugaan penggelembungan biaya atau markup dalam proyek strategis nasional ini.

Kondisi Keuangan PT KCIC dan Kerugian Triliunan

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai operator Whoosh mengalami tekanan keuangan berat. Perusahaan harus menanggung beban pembayaran utang plus bunga ke pihak China, ditambah biaya operasional tinggi yang menyebabkan kerugian triliunan rupiah.

Laporan keuangan PT KAI per 30 Juni 2025 menunjukkan PT PSBI sebagai pemegang saham mayoritas di PT KCIC mencatat kerugian Rp4,195 triliun pada 2024. Kerugian terus berlanjut di tahun 2025 dengan nilai Rp1,625 triliun pada semester pertama.

KPK telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi proyek Whoosh sejak awal 2025. Masyarakat menantikan proses hukum yang transparan dan berkeadilan dalam mengungkap kasus yang melibatkan proyek infrastruktur senilai ratusan triliun rupiah ini.