Dokumen Bocor Ungkap Alokasi Dana Soros Rp28 Triliun untuk Program Demokrasi di Indonesia

PARADAPOS.COM - Sebuah dokumen internal yang bocor mengungkap alokasi dana besar dari jaringan filantropi global Open Society Foundations (OSF) pimpinan miliarder George Soros untuk gerakan masyarakat sipil di Indonesia. Rencana strategis senilai US$1,8 juta atau sekitar Rp28 triliun untuk periode 2026-2028, yang dikelola melalui Yayasan Kurawal di Jakarta, menargetkan program "penguatan demokrasi" dengan sudut pandang kritis terhadap lanskap politik dalam negeri.

Rincian Alokasi dan Mitra Pendanaan

Dari total anggaran tersebut, 80 persen atau setara US$1,44 juta disediakan langsung oleh OSF. Sumber pendanaan lainnya berasal dari Taiwan Foundation for Democracy, sebuah lembaga berbasis Taipei yang didanai pemerintah Taiwan untuk program demokrasi internasional, yang menyumbang 20 persen sisanya. Dana ini dialokasikan untuk beberapa fokus utama: mobilisasi akar rumput, pengembangan kepemimpinan pemuda, pemantauan pengambilan keputusan publik, serta menjalin hubungan dengan kalangan akademisi dan tokoh agama.

Narasi Kritis dalam Rencana Strategis

Dokumen berjudul "Building Bridges, Filling Gaps. Consolidating Civil Society for Dignified and Benevolent Democracy" itu memuat analisis yang cukup tajam terhadap situasi politik Indonesia. Era pemerintahan Joko Widodo (2014-2024) digambarkan sebagai "dekade pembongkaran demokrasi". Sementara itu, masa kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto diberi label "King of Ashes: Bracing for Prabowo Years", sebuah frasa yang menyiratkan antisipasi terhadap periode penuh tantangan.

Strateginya mendorong penyebaran perlawanan dan perbedaan pendapat, memperluas keterlibatan sipil dalam politik, serta membangun ekosistem LSM yang terkoordinasi melalui lima jalur utama.

Contoh Program yang Didanai

Dokumen tersebut juga merinci beberapa contoh hibah konkret. Salah satunya adalah program NAHDHAH senilai Rp1,6 miliar kepada sebuah yayasan berinisial IMR, yang berfokus pada pesantren. Program ini bertujuan mencetak pemimpin progresif melalui roadshow, workshop, dan produksi konten seperti buku dan podcast untuk narasi Islam yang mendukung demokrasi dan HAM.

Contoh lain adalah Sekolah Ekologi Politik dengan dana Rp217,4 juta untuk Yayasan HAaM, yang melatih penggerak akar rumput. Ada pula program "Bridging Political Language Divides" senilai Rp1,2 miliar yang diberikan kepada Asia Research Centre UI untuk riset yang menghubungkan perjuangan kelas pekerja dengan gerakan demokrasi di Asia Tenggara.

Konteks dan Kontroversi Seputar Pendanaan Asing

Keberadaan dan aktivitas OSF di Indonesia bukan tanpa polemik. Lembaga ini sering dikaitkan dengan tuduhan intervensi asing dalam dinamika domestik. Sejumlah analis, termasuk mantan pejabat intelijen Hendropriyono, telah lama menyoroti jaringan pendanaan Soros.

Hendropriyono menyatakan, "Jejaring Soros – termasuk Open Society Foundations – menyalurkan dana ke LSM seperti Kurawal dan TIFA untuk mengkritik kebijakan pemerintah, dengan total sekitar US$8 miliar secara global sejak 1990-an."

Di sisi lain, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan baru justru menggenjot anggaran riset nasional menjadi Rp12 triliun pada 2026, dengan prioritas pada swasembada pangan dan energi. Kebijakan ini menciptakan kontras yang menarik dengan agenda "demokrasi" yang didanai pihak asing, mencerminkan perbedaan prioritas yang sangat jelas.

Bocornya dokumen ini tentu memicu berbagai spekulasi di tengah publik yang semakin kritis. Pertanyaan apakah ini bentuk soft power atau solidaritas global terus mengemuka, terutama dalam dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.