Budi Arie Setiadi Minta Restu Relawan Projo Gabung Gerindra, Ini Tanggapan Islah Bahrawi

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, secara terbuka meminta restu kepada para relawannya untuk bergabung ke Partai Gerindra. Pernyataan penting ini disampaikannya dalam Kongres ke-III Projo yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 1 November 2025.

Langkah politik Budi Arie ini langsung menuai beragam tanggapan dari publik. Salah satu respons mencolok datang dari Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi. Menurut Islah, fenomena semacam ini bukanlah hal baru dalam peta politik relawan Indonesia.

“Ormas relawan Pilpres itu sebenarnya hanya tangga bagi ketum dan sekjennya untuk dapat kompensasi politik. Pilpresnya sudah selesai, organisasinya terus dipelihara untuk jadi alat ngamen,” tegas Islah melalui akun X miliknya, seperti dikutip di Jakarta, Senin, 3 November 2025.

Islah Bahrawi lebih lanjut menjelaskan bahwa pola seperti ini telah berulang dari satu Pemilihan Presiden ke Pemilihan Presiden berikutnya. Dalam skema ini, para anggota relawan seringkali hanya berperan sebagai pendukung, sementara elite puncak organisasi yang akhirnya mendapatkan posisi strategis.

“Dari Pilpres ke Pilpres, anggotanya tetap jadi pemandu sorak, elitnya jadi pejabat,” sindir Islah dengan nada kritik yang tajam.

Dalam perkembangan terkait, Budi Arie Setiadi berhasil terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum Projo untuk periode 2025–2030. Keputusan ini diambil dalam kongres yang berlangsung pada Minggu, 2 November 2025.

Budi Arie bukanlah nama baru dalam kepemimpinan Projo. Mantan Menteri Koperasi ini telah memimpin organisasi relawan tersebut sejak pertama kali dibentuk pada tahun 2013. Awalnya, Projo berperan sebagai mesin sukarelawan untuk pemenangan Joko Widodo dalam Pilpres 2014, dan kembali aktif pada Pilpres 2019.

Dengan langkah politik terbaru menuju Partai Gerindra, arah perjuangan dan masa depan Projo kini menjadi sorotan utama. Pertanyaan besar mengemuka: apakah Projo akan tetap konsisten sebagai wadah relawan, atau justru bertransformasi menjadi kendaraan politik baru di bawah naungan partai besar?