Susi Pudjiastuti Kritik Gibran Soal Janji Starlink: "Harusnya Langsung Bawa!"
Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menjanjikan pemasangan internet satelit Starlink saat meninjau lokasi bencana di Gayo Lues, Aceh, menuai kritik tajam dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Susi menilai aksi menebar janji di lokasi pengungsian sudah tidak relevan dengan kebutuhan darurat warga. Melalui akun X-nya, ia menegaskan bahwa sebagai pejabat negara, Gibran seharusnya hadir dengan solusi nyata yang langsung bisa dioperasikan.
“Seharusnya anda bisa datang dengan pesawat anda bawa Starlink 10, genset kecil 10 dan semuanya bisa langsung pasang. Tidak perlu tanya-tanya. Bawa lebih pun bisa,” tulis Susi Pudjiastuti, Kamis (18/12/2025).
Tokoh Publik Ikut Menyentil: Antara Bantuan dan Konten
Kritik Susi tersebut memicu reaksi berantai dari sejumlah tokoh publik. Jurnalis investigasi Dandhy Laksono menyindir aktivitas tersebut dengan menyebutnya sebagai bagian dari pencitraan. “Niatnya memang ngonten kampanye,” tulisnya.
Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, juga ikut menimpali. Ia menilai jumlah Starlink yang disebut Susi justru terlalu kecil jika dibandingkan dengan kapasitas seorang wakil presiden. “Kalau 10 itu kelasnya Drone Emprit, Bu. Kelas wapres bisa lah 100 Starlink,” timpalnya.
Kronologi Janji Starlink Gibran di Posko Pengungsian
Kritik ini bermula saat Gibran mengunjungi Posko Pengungsian BLK Blangkejeren, Aceh, Rabu (17/12/2025). Saat berdialog dengan warga yang mengeluhkan sinyal seluler buruk pasca-bencana, Gibran melontarkan janji.
“Nanti kita segera pasangkan Starlink ya biar bisa segera menghubungi teman-teman, saudaranya di tempat lain. Internetnya belum jalan ya? Kita segerakan ya,” ujar Gibran di hadapan para pengungsi.
Selain internet, Gibran juga menjanjikan percepatan perbaikan infrastruktur seperti jembatan, pasokan BBM, dan listrik. Ia memberikan arahan kepada Bupati Gayo Lues agar memprioritaskan kebutuhan dasar pengungsi, terutama kelompok rentan.
Meski Gibran menekankan kedatangannya untuk memastikan kelancaran logistik atas perintah Presiden, publik justru lebih menyoroti efektivitas penyerahan bantuan secara langsung dibandingkan janji di tengah kondisi darurat.
Artikel Terkait
Dokumen Bocor Ungkap Alokasi Dana Soros Rp28 Triliun untuk Program Demokrasi di Indonesia
Pengamat Pertanyakan Implikasi Restorative Justice Rismon Sianipar terhadap Kasus Ijazah Palsu
BGN Bekukan Dua Dapur Makan Bergizi Gratis di Ponorogo Diduga Manipulasi Anggaran
MK Beri Tenggat Dua Tahun untuk Revisi UU Tunjangan Pensiun Pejabat Negara