Presiden Prabowo Lantik 6 Dubes Baru, Termasuk Kartini Adik Luhut

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik enam duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat, 19 Desember 2025. Pengangkatan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133/P Tahun 2025.

Daftar Lengkap Dubes Baru Hasil Pelantikan Prabowo

Berikut adalah nama-nama duta besar yang dilantik beserta negara tujuan penempatannya:

• Yusron Bahauddin Ambary: Duta Besar RI untuk Aljazair.
• Okto Dorinus Manik: Duta Besar RI untuk Papua Nugini, merangkap Solomon Islands.
• Mayjen (Purn) Gina Yoginda: Duta Besar RI untuk Korea Utara.
• Redianto Heru Nurcahyo: Duta Besar RI untuk Slovakia.
• Hari Prabowo: Duta Besar RI untuk Thailand.
• Nirmala Kartika Sjahrir: Duta Besar RI untuk Jepang, merangkap Federasi Mikronesia.

Prosesi Sumpah Janji dan Pelantikan

Sebelum pelantikan, Presiden Prabowo memastikan kesediaan keenam calon dubes untuk mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing. Prosesi pengucapan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Presiden dan diikuti secara khidmat oleh para dubes.

Isi sumpah mencakup kesetiaan kepada UUD 1945, komitmen menjalankan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi etika jabatan, serta melaksanakan perintah dan petunjuk dari pemerintah pusat dengan penuh tanggung jawab.

Profil Singkat Nirmala Kartika Sjahrir, Adik Luhut Binsar Pandjaitan

Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Nirmala Kartika Sjahrir. Ia merupakan adik kandung dari Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang juga hadir dalam acara pelantikan. Nirmala juga dikenal sebagai ibu dari CIO Danantara, Pandu Patria Sjahrir.

Acara Penutupan dan Sambutan

Usai prosesi sumpah, Presiden Prabowo yang didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para pejabat negara, serta menteri Kabinet Merah Putih, menyalami dan memberikan ucapan selamat kepada keenam dubes baru tersebut. Salam juga turut diberikan kepada enam anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2025-2030 yang dilantik lebih awal.