Wacana Cetak Ulang Buku Pelajaran Menuai Kritik: Ekonom Soroti Pemborosan Anggaran dan Nasib Buku Sekolah Elektronik

PARADAPOS.COM - Wacana pemerintah untuk merombak dan mencetak ulang buku pelajaran dari jenjang SD hingga SMA tengah menjadi perbincangan hangat. Rencana yang dipicu oleh temuan kualitas fisik buku yang kurang memadai ini langsung menuai kritik dari berbagai kalangan, mulai dari ekonom hingga pegiat media sosial. Mereka mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut di tengah keberadaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang sudah lama dikembangkan dan dapat diakses secara digital. Kritik yang disertai kekhawatiran akan pemborosan anggaran negara ini pun ramai menjadi sorotan publik.

Persoalan ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi fisik buku pelajaran. Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan sejumlah kekurangan yang dinilai signifikan. Buku-buku yang ada dianggap mudah rusak, memiliki ukuran huruf yang terlalu kecil, serta kurang nyaman untuk dibaca oleh anak-anak. Temuan inilah yang kemudian mendasari gagasan untuk melakukan pencetakan ulang secara menyeluruh.

Namun, di balik niat baik tersebut, para pengamat justru melihat adanya jalan yang lebih efisien. Ekonom dan pengamat kebijakan publik, Berly Martawardaya, menjadi salah satu suara yang paling vokal. Melalui unggahannya di platform X, ia mengingatkan kembali pada pendekatan yang pernah diterapkan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pelajaran dari Era Sebelumnya

Berly menyoroti kebijakan di masa lalu ketika pemerintah memilih untuk membeli hak cipta buku pelajaran yang sudah tersedia, alih-alih mencetak ulang dari nol. Dengan mekanisme ini, buku dapat dicetak dengan biaya produksi yang relatif rendah dan memiliki Harga Eceran Tertinggi (HET) yang terjangkau bagi masyarakat. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa program tersebut kemudian disempurnakan dengan melibatkan Kementerian Pendidikan untuk mengoordinasikan penulisan buku utama dan buku pendamping oleh guru-guru terpilih.

Menurutnya, buku pelajaran berkualitas dengan harga murah sebenarnya bisa dihadirkan tanpa harus menguras anggaran negara untuk mencetak ulang seluruh buku. Materi yang ada dapat dibaca melalui perangkat digital atau dicetak secara mandiri oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Ia pun mempertanyakan logika di balik keputusan untuk tidak memanfaatkan infrastruktur BSE yang selama ini telah dibangun dan dikembangkan selama bertahun-tahun.

"Jadi kita perlu dukung upaya Pak @ferrykoto yang pengaruhnya kuat, buat pertanyakan kenapa pemerintah tidak gunakan Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang sudah dihasilkan selama beberapa dekade," tulis Berly dalam unggahannya.

Kekhawatiran Berly tidak hanya berhenti pada soal efisiensi. Ia juga menyoroti potensi besarnya anggaran APBN yang harus dialokasikan apabila pemerintah bersikukuh mencetak ulang buku untuk semua jenjang pendidikan. Padahal, solusi yang lebih sederhana bisa ditempuh, seperti memperbaiki aspek tipografi seperti ukuran huruf atau format buku, kemudian mengunggahnya kembali melalui laman resmi BSE Kementerian Pendidikan.

Hilangnya Akses Buku Elektronik

Kritik senada juga datang dari pegiat media sosial, Ferry Koto. Dalam unggahannya, ia menyoroti fakta bahwa Buku Sekolah Elektronik yang tersedia di platform SIBI sebenarnya sudah memiliki hak cipta di Kementerian Pendidikan. Ia juga menegaskan bahwa tim penyusun buku yang terdiri dari guru-guru terpilih sudah lama terbentuk dan bekerja.

"Sudah ada BSE yang sekarang bisa di akses di SIBI," tulis Ferry.

Yang lebih menarik, Ferry mengangkat pertanyaan kritis mengenai hilangnya sejumlah buku BSE dari platform SIBI. Ia menduga penghilangan atau penurunan akses terhadap file PDF tersebut bukanlah kebetulan, melainkan berkaitan erat dengan rencana pencetakan buku secara fisik yang sedang digodok pemerintah.

"Ini kenapa semua buku Sekolah BSE di SIBI hilang semua?" tanya Ferry sembari mempertanyakan apakah hal tersebut merupakan bagian dari persiapan proyek pencetakan buku.

Pertanyaan ini menambah daftar sorotan terhadap kebijakan yang ada. Logikanya sederhana, jika materi dan hak cipta buku sudah tersedia dan terkelola dengan baik, mengapa tidak mengoptimalkan platform digital yang ada sambil melakukan perbaikan terbatas pada kualitas fisik buku yang memang membutuhkan pembaruan?

Kaitan dengan PT Kertas Nusantara

Isu ini semakin memanas setelah muncul spekulasi di media sosial mengenai siapa calon penerima proyek raksasa tersebut. Sebuah unggahan dari akun Ikim Bonarto menyinggung kemungkinan proyek pencetakan buku diberikan kepada PT Kertas Nusantara.

"Mungkin ingin memberi proyek ke PT. Kertas Nusantara pak," tulis Ikim dalam unggahannya.

Dalam unggahan tersebut, turut ditampilkan pemberitaan mengenai kondisi PT Kertas Nusantara, yang disebut sebelumnya bernama PT Kiani Kertas. Perusahaan ini diketahui memiliki keterkaitan dengan persoalan keuangan dan beban utang yang telah berlarut-larut selama bertahun-tahun. Unggahan ini pun menarik perhatian Berly Martawardaya yang memberikan komentar sinis.

"Wah ini kalau bener maka blatant abuse banget," tulis Berly.

Ia mendorong agar persoalan ini menjadi perhatian publik dan dibahas secara luas, baik di media sosial maupun media massa. Namun, penting untuk dicatat bahwa hingga saat ini, semua ini masih sebatas kritik dan pertanyaan publik. Belum ada bukti konkret yang beredar yang menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan PT Kertas Nusantara sebagai pelaksana proyek pencetakan ulang buku pelajaran.

Dengan segala polemik yang ada, keputusan pemerintah untuk tetap melanjutkan rencana pencetakan ulang akan menjadi ujian tersendiri. Di satu sisi, perbaikan kualitas buku fisik memang diperlukan. Namun di sisi lain, keberadaan BSE dan platform digital yang sudah mapan menuntut pemerintah untuk benar-benar mempertimbangkan seluruh opsi secara matang dan transparan sebelum mengalokasikan anggaran besar untuk proyek pencetakan massal. Keputusan ini tidak hanya menyangkut efisiensi anggaran, tetapi juga kepercayaan publik terhadap tata kelola pendidikan nasional. "