Perbedaan sikap politik purnawirawan TNI terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai sebagai peristiwa politik yang wajar.
Analis komunikasi politik Jamiluddin Ritonga mengatakan, seorang purnawirawan sudah tidak terikat pada komando Panglima TNI. Mereka yang sudah tidak aktif dalam kemiliteran juga dibebaskan berpolitik.
"Para purnawirawan TNI memang sudah seharusnya tidak satu suara dalam menyikapi (pemakzulan) Gibran. Mereka tidak wajib satu komando dan tegak lurus dengan perintah pimpinannya," kata Jamiluddin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 4 Mei 2025.
Belakangan, suara purnawirawan TNI terbelah dalam menyikapi pemerintahan Prabowo-Gibran. Forum Purnawirawan TNI yang di dalamnya ada Try Sutrisno dan Fachrul Razi secara tegas mengusulkan pergantian Wakil Presiden yang kini dijabat Gibran Rakabuming Raka.
Sementara itu, muncul kelompok baru bernama Persatuan Purnawirawan TNI-Polri yang di dalamnya ada Agum Gumelar hingga Wiranto. Beda dengan Try Sutrisno cs, persatuan ini mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Para purnawirawan ini sudah tidak memiliki pimpinan formal layaknya saat mereka berdinas. Karena itu, para purnawirawan sudah sama dengan warga sipil lainnya (bebas berpolitik)," tutup Jamiluddin.
Sumber: rmol
Foto: Purnawirawan TNI, Try Sutrisno dan Wiranto/Repro
Artikel Terkait
Dokumen Bocor Ungkap Alokasi Dana Soros Rp28 Triliun untuk Program Demokrasi di Indonesia
Pengamat Pertanyakan Implikasi Restorative Justice Rismon Sianipar terhadap Kasus Ijazah Palsu
BGN Bekukan Dua Dapur Makan Bergizi Gratis di Ponorogo Diduga Manipulasi Anggaran
MK Beri Tenggat Dua Tahun untuk Revisi UU Tunjangan Pensiun Pejabat Negara