Mensos Dorong 5 Juta Penerima PKH Jatim Jadi Anggota Koperasi Desa

PARADAPOS.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan rencana strategis untuk mendorong lima juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Timur bergabung menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Langkah ini bertujuan mengubah paradigma bantuan sosial dari sekadar konsumsi menjadi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul dalam kunjungan kerjanya ke KDMP Desa Gejugjati, Kabupaten Pasuruan, Selasa (10/3).

Dari Penerima Bantuan Menjadi Pemilik Koperasi

Dalam paparannya di hadapan masyarakat dan pejabat setempat, Gus Ipul menekankan bahwa kolaborasi antara program perlindungan sosial dan gerakan koperasi merupakan terobosan penting dalam pemberdayaan. Dengan menjadi anggota koperasi, posisi penerima manfaat tidak lagi pasif. Mereka akan beralih dari peran sebagai pembeli menjadi pemilik yang berhak atas manfaat ekonomi dari setiap aktivitas usaha koperasi.

“Ada 229 ribu KPM di Pasuruan dan total 5 juta KPM di Jawa Timur akan didorong menjadi anggota Kopdes Merah Putih,” ujarnya menegaskan.

Ia melanjutkan bahwa pemerintah ingin melihat perubahan mendasar pada kondisi keluarga penerima bantuan. Bantuan sosial diharapkan menjadi batu loncatan, bukan tujuan akhir.

“Pemerintah ingin para penerima manfaat tidak hanya berharap menerima bantuan setiap tiga bulan sekali, tetapi mengharapkan keluarganya makin berdaya,” tuturnya.

Penekanan pada Data Akurat dan Semangat Kemandirian

Menteri Sosial itu juga menyoroti pentingnya ketepatan data sebagai fondasi kebijakan penanganan kemiskinan. Menurutnya, presiden telah mengarahkan agar seluruh intervensi dimulai dari data yang valid untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan efektif.

“Banyak di sekitar kita orang-orang tidak tampak penderitaannya. Presiden meminta dimulai dengan data. Kalau data benar, intervensi pemerintah akan benar,” tambahnya.

Di sisi lain, Gus Ipul mendorong semangat kemandirian dari para penerima bantuan. Ia menegaskan bahwa seluruh program dirancang untuk bersifat berkelanjutan, sesuai dengan amanat konstitusi untuk menciptakan keadilan sosial.

“Setelah dapat bansos, harus punya semangat menjadi keluarga yang lebih mandiri. Seperti slogan kita, bansos sementara, berdaya selamanya,” tegasnya.

Dukungan Nyata dari Berbagai Pihak

Pada kesempatan yang sama, terlihat komitmen nyata dari berbagai kementerian dan BUMN. Gus Ipul didampingi Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menyerahkan secara simbolis Kartu Tanda Anggota serta buku simpanan kepada perwakilan KPM.

Beragam bantuan juga disalurkan untuk memperkuat modal dan operasional koperasi. Menteri Koperasi menyerahkan bantuan dari BNI berupa simpanan pokok dan wajib untuk 400 anggota senilai Rp20 juta. Dukungan lain datang dari PT Pupuk Indonesia, Perum Bulog, ID Food, dan PT Pertamina dalam bentuk pupuk, perangkat komputer, mesin printer, sembako untuk modal usaha, serta tablet.

Secara khusus, Gus Ipul menyerahkan bantuan pemberdayaan sosial berupa 100 paket ayam petelur senilai total Rp570 juta kepada sebuah kelompok masyarakat.

KDMP sebagai Wadah Penguatan Ekonomi Desa

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, yang turut hadir menyambut baik inisiatif ini. Ia melihat sinergi antara koperasi desa dan program PKH memiliki potensi besar untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa.

“Kolaborasi Kopdes dengan PKH akan menjadi wadah bagi banyak hal-hal baik di skala desa,” ungkap Emil.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memberikan gambaran tentang skala pengembangan KDMP secara nasional. Saat ini telah ada sekitar 2.200 bangunan gudang dan gerai yang dikelola, dengan rencana pembangunan sekitar 32 ribu unit lagi di berbagai daerah.

“Bangunan ini bukan sekadar fisik, tetapi akan dikelola oleh KDMP untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa,” jelas Ferry mengenai infrastruktur yang sedang dibangun.

Kegiatan di Desa Gejugjati ini ditutup dengan peninjauan langsung terhadap aktivitas koperasi, menandakan komitmen pemerintah untuk tidak hanya menyusun kebijakan di tingkat atas, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan di lapangan.