PARADAPOS.COM - Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung memberikan apresiasi terhadap pencapaian pemerintah yang berhasil mendorong lonjakan cadangan beras nasional hingga menembus angka 5,2 juta ton. Capaian ini dinilai sebagai bukti nyata bahwa arah kebijakan pangan nasional sudah tepat dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia, khususnya dari perspektif daerah sebagai basis produksi. Data dari Kementerian Pertanian per 23 April 2026 mencatatkan angka tersebut sebagai salah satu yang tertinggi dalam sejarah.
Lonjakan Produksi Beras Nasional
Berdasarkan data resmi Kementerian Pertanian yang dirilis pada Kamis, 23 April 2026, cadangan beras pemerintah yang tersimpan di gudang Bulog telah mencapai 5,2 juta ton. Angka ini mencerminkan peningkatan produksi yang signifikan, yang sebagian besar ditopang oleh kinerja sektor pertanian di berbagai daerah. Pencapaian ini menjadi sorotan utama dalam Sidang Paripurna DPD RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan.
"Cadangan beras yang menyentuh 5,2 juta ton ini harus dibaca sebagai keberhasilan kolektif, terutama kerja keras petani di daerah. Ini adalah fondasi penting menuju swasembada pangan yang berkelanjutan," ujar Tamsil usai memimpin sidang tersebut.
Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari berbagai terobosan yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Kebijakan tersebut mencakup jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi, perbaikan tata kelola distribusi, serta percepatan rehabilitasi jaringan irigasi di sentra-sentra produksi pangan daerah. Semua langkah ini dinilai berperan penting dalam mendongkrak hasil panen nasional.
Distribusi dan Kesejahteraan Petani
Tamsil menegaskan bahwa keberhasilan produksi nasional harus diiringi dengan penguatan ekosistem pertanian di daerah secara menyeluruh. Ia mengingatkan bahwa peran negara tidak berhenti pada peningkatan stok, tetapi juga harus memastikan keadilan distribusi, stabilitas harga, dan kesejahteraan petani sebagai aktor utama.
"Ketika pupuk tersedia, irigasi diperbaiki, dan kebijakan berpihak pada petani daerah, maka produksi meningkat. Tapi tugas kita belum selesai—hasil produksi ini harus terdistribusi secara adil hingga ke seluruh wilayah, tanpa menciptakan disparitas baru," tegasnya.
Tamsil juga mengapresiasi program swasembada pangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai mulai menunjukkan dampak nyata, tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada perbaikan kesejahteraan petani. Hal ini tercermin dari data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan indeks harga yang diterima petani padi konsisten berada di atas 130 poin sejak Juni 2024. Bahkan pada Maret 2026, indeks tersebut mencapai 144,52, meningkat dibandingkan Maret 2025 yang berada di level 137,94.
"Ini indikator kuat bahwa kebijakan pangan tidak hanya fokus pada output produksi, tetapi juga menjaga nilai ekonomi yang diterima petani. Artinya, kesejahteraan petani-petani di daerah ikut terdongkrak," kata Tamsil.
Perspektif Akademisi tentang Tata Kelola Pangan
Terpisah, Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Prima Gandhi, turut mengapresiasi capaian tersebut sebagai indikator kuantitatif membaiknya produksi dan tata kelola pangan nasional. Ia menilai kombinasi antara stok beras yang tinggi dan meningkatnya Nilai Tukar Petani menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan pertanian pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata.
"Capaian cadangan beras yang tembus 5,2 juta ton dan NTP di level 144,52 menunjukkan produksi dan tata kelola pangan, khususnya beras, sedang berada dalam tren yang membaik," paparnya.
Menurut Prima, kondisi ini berarti produksi meningkat dan petani juga mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih baik. "Ada perbaikan dalam ekosistem pertanian kita," tambahnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tidak terlena dengan capaian tersebut. Stok besar tidak otomatis menjamin stabilitas harga di tingkat petani maupun efisiensi distribusi. Prima juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penguatan cadangan nasional dan perlindungan terhadap insentif petani. Kebijakan penyerapan harus dilakukan secara cermat agar tidak menekan harga panen di masa mendatang.
Ia mengingatkan bahwa capaian stok tidak boleh hanya dilihat sebagai prestasi angka, tetapi harus diiringi dengan pembenahan persoalan struktural seperti biaya produksi dan ketimpangan usaha tani. "Kalau hanya fokus pada angka, persoalan struktural akan terus berulang," sebut Prima.
Momentum Perbaikan Sistemik
Prima mendorong pemerintah untuk menjadikan capaian ini sebagai momentum memperbaiki tata kelola pangan secara lebih sistemik. Hal ini mencakup menjaga keseimbangan antara harga produsen dan keterjangkauan bagi konsumen, serta memastikan kenaikan NTP benar-benar mencerminkan perbaikan kesejahteraan petani.
"Capaian ini sebaiknya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pangan secara sistemik dengan memperkuat cadangan tanpa mendistorsi pasar, menjaga harga produsen tanpa membebani konsumen, dan memastikan kenaikan NTP benar-benar mencerminkan perbaikan kesejahteraan petani," tambahnya.
Tamsil menilai capaian saat ini menempatkan Indonesia pada jalur yang tepat menuju kedaulatan pangan. Ia pun meminta konsistensi kebijakan dan pengawasan distribusi tetap menjadi kunci utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Editor: Andri Setiawan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Pemerintah Luncurkan Program Bedah 15.000 Rumah di 17 Provinsi Perbatasan
Tsaqib dan Adhisty Zara Jadi Sorotan Usai Isu Kehamilan Tak Terverifikasi
Hilirisasi Mulai Hadapi Tantangan Baru: dari Konsentrasi Nikel hingga Tekanan ESG
Harga Emas Antam di Pegadaian Anjlok Rp26.000 per Gram pada Jumat 24 April 2026