Mahfud MD Sebut Minimnya Pengalaman Birokrasi Dadan Hindayana Jadi Akar Masalah Tata Kelola Program MBG

- Minggu, 07 Juni 2026 | 22:25 WIB
Mahfud MD Sebut Minimnya Pengalaman Birokrasi Dadan Hindayana Jadi Akar Masalah Tata Kelola Program MBG
PARADAPOS.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD angkat bicara soal penangkapan Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional, oleh Kejaksaan Agung. Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat ditemui di Bantul, Yogyakarta, pada Sabtu (6/6/2026). Ia menyoroti minimnya pengalaman birokrasi Dadan yang dinilai menjadi akar persoalan dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kritik Tajam soal Pengalaman Birokrasi

Mahfud menilai bahwa Dadan Hindayana tidak memiliki latar belakang yang memadai di dunia birokrasi. Menurutnya, pemahaman terhadap hukum keuangan negara menjadi hal krusial yang justru terabaikan. "Pak Dadan itu tidak punya pengalaman di birokrasi, tidak mengerti hukum keuangan negara, seakan-akan semua bisa dilakukan seenaknya," ucap Mahfud. Suasana di lokasi tampak tenang saat Mahfud menyampaikan pandangannya. Ia berbicara dengan nada hati-hati, seolah menimbang setiap kata yang keluar.

Tata Kelola Program MBG Dinilai Buruk

Lebih jauh, Mahfud menyoroti pengelolaan program MBG yang menurutnya sangat buruk. Program yang sejatinya memiliki tujuan mulia ini, kata dia, justru tersandung masalah tata kelola yang tidak rapi. "MBG ini bagus sebagai program tapi tata kelolanya sangat buruk. Kita minta agar evaluasi tidak pernah didengar, sekarang baru terasa, ratusan miliar kan," ujar Mahfud. Ia menekankan bahwa evaluasi berulang kali disuarakan, namun tidak pernah benar-benar diindahkan. Kini, dampaknya mulai terlihat dengan kerugian yang mencapai ratusan miliar rupiah.

Konteks Penangkapan

Penangkapan Dadan Hindayana oleh Kejaksaan Agung menjadi pukulan telak bagi program unggulan pemerintah tersebut. Publik pun mulai mempertanyakan efektivitas pengawasan dalam lembaga yang menangani gizi nasional. Mahfud mengingatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal individu, melainkan cermin dari lemahnya sistem rekrutmen dan pengawasan di lembaga publik. Ia berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah ke depannya.

Editor: Laras Wulandari

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar