PARADAPOS.COM - Presiden Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan jajaran menteri dan seluruh kabinetnya untuk tidak segan belajar dari negara lain dalam upaya menekan angka kelaparan. Instruksi ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7). Prabowo meminta tim khusus dikirim ke India, Brasil, Tiongkok, dan Vietnam untuk mempelajari strategi zero hunger atau nol kelaparan.
Belajar Tanpa Malu dari Negara Lain
Suasana sidang berlangsung serius ketika Prabowo menekankan pentingnya keterbukaan terhadap pengetahuan global. Di hadapan para menteri, dia menyampaikan arahan yang lugas. “Saya minta belajar, kita belajar dari negara-negara lain, jangan malu belajar. Kirim tim ke India, kirim tim ke Brazil, kirim tim ke Tiongkok, kirim tim ke negara-negara Vietnam, belajar bagaimana mereka hilangkan kelaparan,” ucapnya.
Menurutnya, Indonesia sebagai anggota G20 tidak seharusnya masih bergulat dengan persoalan kelaparan. Ia menegaskan komitmen untuk mengejar target yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Sustainable Development Goals (SDGs).
Target SDGs dan Langkah Rasional
Prabowo merinci bahwa agenda global tersebut mencakup tujuan pertama, yaitu no poverty atau tanpa kemiskinan. Selanjutnya, target kedua adalah zero hunger. Ia juga menyebutkan sejumlah sasaran lain seperti good health and well-being, quality education, gender equality, clean water, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation infrastructure, serta reduced inequalities.
“Ini yang sedang kita kerjakan. Ini yang sedang kita kerjakan, Saudara-saudara, jangan ragu-ragu. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang rasional,” kata dia.
Namun, Prabowo juga mengingatkan bahwa masih ada praktik yang dinilainya tidak rasional. Ia menyoroti berbagai bentuk pelanggaran yang justru menghambat kemajuan bangsa.
Tegas soal Praktik Ilegal
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo membeberkan sejumlah tindakan yang menurutnya harus diberantas. Mulai dari illegal mining, illegal kebun, illegal logging, penyelundupan, under invoicing, hingga transfer pricing. Semua itu, tegasnya, merupakan fraud dan tindak pidana.
“Itu adalah fraud, itu adalah pidana. Jangan dibalik, yang sudah diramalkan jaman edan, yang benar disalahkan,” tuturnya.
Pernyataan ini disampaikan dengan nada tegas, menandakan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik-praktik yang merugikan negara. Di tengah hiruk-pikuk sidang, arahan Presiden ini menjadi pengingat bahwa perang melawan kelaparan harus dimulai dari tata kelola yang bersih dan berani belajar dari pengalaman terbaik dunia.
Artikel Terkait
Polisi: Laporan Hotman Paris soal Dugaan Penggelapan Rp3,29 Miliar oleh Rocky Napitupulu Terhenti karena Tersangka Meninggal
TKI Asal Maros Ditemukan Tewas di Armenia, Diduga Tangan dan Kaki Terikat Lakban
BNPB Catat Kebakaran Hutan dan Lahan Dominasi Bencana di Indonesia, 48 Hektare di Buleleng Jadi Terluas
IHSG Menguat ke 6.299 Jelang Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp10.749 Triliun