PARADAPOS.COM - Surat ajakan kerja sama yang dikirimkan Tempo Media Group kepada Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, memicu kontroversi dan kekecewaan. Surat bernomor 7 Juli 2026 yang ditandatangani Direktur Utama PT Info Media Digital (Tempo Digital), Wahyu Dhyatmika, itu berisi tawaran kerja sama advertorial. Langkah ini dinilai publik mengancam independensi media yang selama ini dikenal kritis, apalagi surat tersebut muncul di tengah gencarnya pemberitaan Tempo tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Agrinas Pangan Nusantara.
Kekecewaan dari Penerima Tawaran
Joao Mota mengaku terkejut saat menerima surat tersebut. Ia tidak menyangka bahwa media yang selama ini ia kagumi justru menawarkan kerja sama berbayar di saat bersamaan memberitakan institusinya secara kritis.
“Jujur sejujurnya saya kecewa. Saya sedih, saya sedih,” ungkapnya, Kamis, 23 Juli 2026.
Dalam pernyataan yang lebih panjang, ia menegaskan bahwa langkah ini menjadi preseden buruk bagi dunia jurnalisme. Menurutnya, independensi adalah harga mati yang harus dijaga oleh sebuah media.
“Saya kecewanya karena Tempo Media yang selama ini saya banggakan dan hormati. Menurut saya independensi mereka jaga itu harganya mahal. Jadi ini preseden tidak baik,” ujarnya.
Bukan yang Pertama Kali
Praktik serupa ternyata bukan hal baru bagi Tempo. Dua tahun sebelumnya, pada 20 September 2024, Tempo mengirimkan surat kepada Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria. Isinya membahas rencana sosialisasi capaian Kabinet Indonesia Maju melalui kerja sama pemberitaan.
Tiga pekan berselang, tepatnya 10 Oktober 2024, surat serupa kembali dilayangkan ke Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Prabunindya Revta Revolusi. Kali ini, topik yang diangkat adalah capaian kinerja Direktorat Jenderal IKP.
Wakil Pemimpin Redaksi Tempo, Bagja Hidayat, saat itu menjelaskan bahwa surat-surat tersebut merupakan tindak lanjut dari tawaran lisan yang datang dari pihak Kominfo. Ia menyebut bahwa Kominfo ingin membuat berita berbayar mengenai capaian 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi.
Independensi Media Dipertanyakan
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius di kalangan pengamat media dan publik. Bagaimana mungkin sebuah media yang membangun reputasi di atas prinsip jurnalisme investigasi dan independensi justru menawarkan ruang advertorial kepada pihak yang sedang menjadi sorotan pemberitaannya?
Di lapangan, respons masyarakat pun beragam. Sebagian menilai ini sebagai konflik kepentingan yang nyata. Lainnya melihatnya sebagai praktik bisnis yang lumrah di industri media, meskipun tetap dianggap mengkhawatirkan.
Yang jelas, kasus ini menjadi pengingat bahwa batas antara ruang redaksi dan ruang bisnis di media massa kerap kali menjadi abu-abu. Dan ketika batas itu mulai kabur, kepercayaan publik menjadi taruhannya.
Editor: Clara Salsabila
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Polda NTB Bongkar Praktik Pemalsuan STNK di Mataram, Empat Orang Ditangkap
Indonesia Dorong Transisi dari Pengguna Jadi Perancang Standar ESG Berbasis Kondisi Domestik
Pria Nganjuk Tempuh 11 Negara dengan Jalan Kaki ke Makkah, Pulang dengan Sepeda Hadiah
Puluhan Emak-Emak di Situbondo Grebek Terduga Penipuan Berkedok Pinjaman di Hotel